Byklik.com | Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengkaji perluasan jaringan internet tetap atau fixed broadband untuk menekan biaya berlangganan internet sekaligus memperluas akses layanan berkualitas bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan layanan internet berkecepatan 100 Mbps dapat dinikmati dengan tarif sekitar Rp100 ribu per bulan.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan penetrasi fixed broadband di Indonesia saat ini baru mencapai sekitar 22 persen dari total konektivitas. Pemerintah berharap angka tersebut meningkat hingga sekitar 50 persen agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan layanan internet dengan harga terjangkau.
“Jadi kita ingin ongkosnya juga semakin rendah dengan memperkuat fixed broadband, bukan cuma mobile broadband. Sekarang fixed broadband kita penetrasinya kurang lebih 22 persen dari total konektivitas yang ada,” ujar Nezar saat bertemu awak media seusai acara Digital Infrastructure Summit 2026 di Jakarta Pusat, Senin, 12 Oktober 2026.
Menurut Nezar, perluasan jaringan internet tetap menjadi salah satu strategi untuk menurunkan biaya berlangganan yang masih relatif tinggi dibandingkan kemampuan ekonomi masyarakat. Penguatan infrastruktur diperlukan agar layanan internet berkecepatan tinggi dapat diakses dengan biaya yang lebih terjangkau.
Pemerintah menargetkan tarif internet berkecepatan 100 Mbps berada di kisaran Rp100 ribu per bulan. Nezar menjelaskan, berdasarkan data yang dirujuk dari International Telecommunication Union (ITU), biaya berlangganan internet di Indonesia masih tergolong tinggi.
“Jadi kita punya target untuk 100 Mbps paling tidak bisa bayar cuma 100 ribu karena saat ini ongkos untuk langganan internet di Indonesia itu menurut data dari ITU itu masih tinggi,” jelasnya.
Nezar menambahkan, dengan pendapatan per kapita Indonesia yang mendekati 5.000 dolar AS, biaya berlangganan internet rumah tangga idealnya berada pada kisaran Rp200 ribu per bulan. Namun, biaya yang saat ini mencapai sekitar Rp300 ribu dinilai masih membebani sebagian masyarakat.
“Biayanya masih terlalu mahal, sehingga kita butuh perluasan jaringan, terutama fixed broadband, sehingga kita bisa tekan biayanya,” tegas Nezar.
Selain menekan biaya, Kemkomdigi juga memprioritaskan pemerataan akses internet ke wilayah yang belum terlayani secara memadai. Meski cakupan jaringan 4G telah mencapai 97 persen wilayah berpenghuni, sejumlah kawasan dengan populasi kecil masih belum terjangkau infrastruktur telekomunikasi.
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, pemerintah memasukkan kewajiban pembangunan jaringan di wilayah tertinggal ke dalam kebijakan lelang spektrum frekuensi. Melalui mekanisme ini, operator yang memenangkan lelang diharapkan ikut memperluas layanan ke daerah yang selama ini belum memperoleh akses memadai.
“Kita mewajibkan semua pemenang-pemenang spektrum untuk pembangunan koneksi 4G maupun 5G untuk memperhatikan daerah-daerah ini,” ungkap Nezar.
Di sisi lain, Kemkomdigi mendorong pengembangan jaringan 5G untuk meningkatkan kualitas konektivitas nasional. Nezar menyebut penetrasi 5G saat ini masih berada di kisaran 8,5 persen sehingga membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur.
Pengembangan teknologi tersebut juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas di kawasan berpenduduk padat yang masih menghadapi biaya internet relatif mahal. Dengan demikian, peningkatan kualitas jaringan diharapkan berjalan seiring dengan penurunan biaya layanan.
“Kita menginginkan itu bisa ditingkatkan dan juga untuk memperkuat konektivitas di daerah-daerah yang populasinya padat tetapi ongkosnya masih mahal,” katanya.
Nezar menegaskan, pengembangan fixed broadband dan mobile broadband harus berjalan beriringan. Pemerataan akses internet, menurut dia, tidak cukup hanya diukur dari luas cakupan jaringan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kualitas layanan dan kemampuan masyarakat membayar biaya berlangganan.
“Kita berharap ini bisa ditingkatkan sampai sekitar 50-an persen, sehingga dengan fixed broadband kita bisa mendapatkan keuntungan aksesibilitas yang lebih luas, termasuk di sini untuk memenuhi inklusivitas, sehingga semua elemen masyarakat bisa menikmati dan mengakses jaringan ini dengan murah,” pungkasnya.
