Byklik.com | Jakarta – Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono meminta Pemerintah Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, mempercepat pemenuhan persyaratan pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Pemerintah menargetkan pembangunan dapat dimulai pada Januari 2027 agar ruang kelas dan asrama bisa digunakan pada Juli tahun yang sama.
Permintaan tersebut disampaikan Agus Jabo saat menerima Bupati Simalungun Anton Achmad Saragih beserta jajaran di Kantor Kementerian Sosial (Kemensos), Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2026.
“Jadi, kalau Januari sudah bisa mulai dibangun, Juli sudah bisa dipakai. Minimal untuk kelas dan asramanya. Nanti akan ada kelas, asrama, dapur, tempat makan, dan lain-lain,” kata Agus Jabo.
Sebelumnya, pengajuan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Simalungun terkendala persyaratan lahan. Dari total lahan yang tersedia seluas 21 hektare, pemerintah daerah telah memecah sertifikat dan menyiapkan lahan seluas 8 hektare untuk lokasi pembangunan di Panei Tongah, Kecamatan Panei.
Pemenuhan persyaratan lahan tersebut menjadi salah satu tahapan penting agar rencana pembangunan dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
Penerimaan Siswa Harus Tepat Sasaran
Selain mempercepat persiapan pembangunan, Agus Jabo menekankan pentingnya memastikan penerimaan siswa Sekolah Rakyat tepat sasaran. Program tersebut ditujukan untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Menurut dia, proses penerimaan siswa harus berdasarkan data yang objektif, dengan memprioritaskan anak-anak dari keluarga yang masuk desil 1 dan desil 2 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Ketepatan sasaran diperlukan agar program tersebut menjangkau anak-anak yang paling membutuhkan dukungan pendidikan. Namun, kebutuhan layanan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem dapat melampaui daya tampung Sekolah Rakyat yang tersedia.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Kemensos menyediakan alternatif pendidikan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang diselenggarakan di sejumlah sentra Kemensos.
“Anak-anak yang tidak lolos Sekolah Rakyat, tapi umurnya sudah misalkan 15 tahun, itu Kemensos menyediakan SKB. Kerja sama dengan Kemendikdasmen,” ujar Agus Jabo.
SKB Jadi Alternatif Pendidikan Kesetaraan
Sanggar Kegiatan Belajar merupakan jalur pendidikan nonformal yang dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk melanjutkan pendidikan melalui program kesetaraan.
Melalui kerja sama Kemensos dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), anak-anak yang belum tertampung di Sekolah Rakyat diharapkan tetap memiliki akses pendidikan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C sesuai persyaratan yang berlaku.
Program tersebut menjadi salah satu alternatif bagi anak-anak yang menghadapi keterbatasan akses pendidikan, termasuk mereka yang tidak memperoleh tempat di Sekolah Rakyat.
Kemensos mendorong agar keterbatasan daya tampung tidak menjadi penghalang bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem untuk memperoleh pendidikan.
Selain menyiapkan pembangunan Sekolah Rakyat, pemerintah juga berupaya menyediakan jalur pendidikan alternatif agar kesempatan belajar dapat menjangkau lebih banyak anak.***
