Byklik.com | Takengon – Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi di Kabupaten Aceh Tengah mendapat perhatian pemerintah pusat. Tim Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi (PRR) Nasional turun langsung memantau sejumlah titik infrastruktur yang masih membutuhkan penanganan, Selasa, 6 Oktober 2026.
Monitoring dan evaluasi tersebut dipimpin Laksma TNI Nouldy J. Tangkas. Tim membawa tiga anggota serta melibatkan perwakilan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Kegiatan diawali pertemuan bersama Wakil Bupati Aceh Tengah, Muchsin Hasan, di Ruang Kerja Wakil Bupati. Dalam pertemuan itu, Muchsin melaporkan sejumlah infrastruktur yang belum tertangani secara permanen, terutama jembatan penghubung, saluran irigasi, dan jalan usaha tani.
“Kami laporkan bahwa sampai saat ini masih banyak jembatan penghubung jalur ekonomi masyarakat, saluran irigasi, serta akses jalan usaha tani yang menghubungkan masyarakat dengan lahan pertaniannya yang belum tertangani secara permanen,” ujar Muchsin.
Ia mengatakan kondisi tersebut menjadi semakin penting ditangani karena Aceh Tengah mulai memasuki musim penghujan. Sejumlah titik kembali terdampak material longsoran.
“Kami sangat berharap kehadiran pemerintah pusat melalui Satgas PRR Nasional dapat membantu memperbaiki secara permanen,” katanya.
Laksma TNI Nouldy J. Tangkas mengatakan monev dilakukan untuk memastikan kendala di lapangan dapat segera ditindaklanjuti. Menurutnya, beberapa pekerjaan yang ditinjau pada monev Juli masih membutuhkan percepatan.
“Kami hadir untuk memastikan titik-titik tersebut berjalan dengan baik dari monev sebelumnya,” ujarnya.
Kolonel Laut Daniel Setiawan mengatakan tim juga melakukan analisis lapangan dan memberikan masukan kepada Posko Satgas PRR Sumatera. Langkah tersebut dilakukan agar pelaksanaan rehab-rekon dapat berjalan dan ditargetkan selesai sesuai waktu yang ditetapkan.
Usai rapat, tim melanjutkan peninjauan lapangan yang dijadwalkan berlangsung selama dua hari. Titik pertama yang dikunjungi adalah pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Desa Dedalu, sekitar Danau Lut Tawar.
SPAM tersebut direncanakan memasok kebutuhan air bersih bagi masyarakat di wilayah Kebayakan, Bebesen, dan Lut Tawar dengan sumber air dari Danau Lut Tawar. Progres pembangunan saat ini mencapai 40 persen.
Peninjauan kemudian berlanjut ke SD Negeri 11 Pegasing di Desa Tebuk. Sekolah tersebut sebelumnya direncanakan direlokasi, tetapi rencana itu terkendala tingginya harga tanah sehingga anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
Sebagai alternatif, penanganan sementara diarahkan melalui normalisasi sungai yang sebelumnya menggerus dan merusak bangunan sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tengah juga masih mengupayakan pengusulan sekolah tersebut dalam program revitalisasi.
Tim selanjutnya meninjau lokasi longsoran atau sinkhole di Kecamatan Ketol. Gerusan tanah yang telah berlangsung sebelumnya semakin parah ketika bencana hidrometeorologi terjadi. Kedalaman gerusan kini mencapai sekitar 100 meter.
Kondisi tersebut memutus jalan produksi yang menjadi akses masyarakat untuk mengangkut hasil pertanian. Warga terpaksa menggunakan jalur alternatif melalui Desa Segene Balik menuju Desa Pondok Balik.
Titik gerusan tersebut kini berjarak sekitar 600 meter dari permukiman warga. Tim juga meninjau jalan alternatif sepanjang sekitar 2,3 kilometer yang digunakan warga akibat terputusnya akses utama.
Jalan tersebut merupakan akses penting bagi masyarakat Kecamatan Ketol, tetapi kondisinya sempit dan mengalami kerusakan. Muchsin meminta Satgas PRR Nasional menyampaikan kebutuhan perbaikan jalan tersebut kepada pemerintah pusat.
Kunjungan hari pertama ditutup dengan peninjauan pembangunan Jembatan Segene Balik. Jembatan sepanjang bentang sekitar 120 meter tersebut menjadi akses penting masyarakat, termasuk bagi anak-anak menuju sekolah.
Progres pembangunan jembatan telah mencapai 58 persen dengan material konstruksi mulai masuk ke lokasi.
Monev tersebut turut dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Aceh Tengah, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, perwakilan Balai PU, serta sejumlah SKPK terkait.
Peninjauan lapangan akan dilanjutkan pada Rabu, 7 Oktober 2026, dengan sejumlah titik rehab-rekon lainnya.***
