Byklik.com | Kuala Simpang – Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengusulkan penguatan teknologi modifikasi cuaca sebagai langkah cepat untuk mengantisipasi potensi curah hujan tinggi yang diprediksi masih berlangsung hingga akhir 2026.
Usulan tersebut disampaikan Bupati Aceh Tamiang, Armia Pahmi, dalam rapat tindak lanjut hasil rapat koordinasi penanganan dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat digelar secara daring melalui Zoom, Jumat, 2 Oktober 2026.
Armia mengatakan usulan tersebut disampaikan karena pengerukan dan normalisasi sungai belum dapat dilaksanakan dalam waktu dekat. Menurutnya, modifikasi cuaca dapat menjadi salah satu opsi untuk mengantisipasi dampak hujan berintensitas tinggi.
“Pengerukan maupun normalisasi sungai belum bisa segera terlaksana. Maka rekayasa cuaca menjadi langkah yang paling memungkinkan dilakukan sekarang,” ujar Armia.
Armia juga mengusulkan penyewaan pesawat tambahan apabila armada yang tersedia belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan modifikasi cuaca. Menurutnya, penambahan armada dapat memperluas jangkauan operasi.
Ia merujuk pada pengalaman penanganan bencana sebelumnya ketika operasi modifikasi cuaca dilakukan secara intensif di wilayah udara Aceh Tamiang selama masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi.
Selain mengusulkan modifikasi cuaca, Armia meminta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi perkembangan cuaca secara berkala dan terkini. Permintaan itu disampaikan karena hujan dengan intensitas tinggi masih terjadi di wilayah Aceh Tamiang.
Menurut Armia, informasi cuaca yang diperbarui secara berkala diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah pencegahan lebih cepat dan tepat sasaran.
Untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi banjir, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah membentuk Tim Kesiapsiagaan Bencana. Pemkab juga menetapkan tiga dari 12 kecamatan sebagai wilayah prioritas pengawasan banjir.
Selain itu, sejumlah posko telah disiapkan di titik rawan dan dilengkapi stok logistik untuk mendukung penanganan apabila terjadi bencana.
Armia mengatakan pembangunan infrastruktur, termasuk pengerukan dan normalisasi sungai, membutuhkan waktu. Karena itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah mitigasi jangka pendek sembari menunggu penanganan infrastruktur dapat dilaksanakan.
“Pembangunan infrastruktur seperti normalisasi sungai memakan waktu lama. Sementara hujan terus turun. Maka langkah cepat harus kita ambil sekarang,” kata Armia.***
