Byklik.com | Jakarta – Bank Indonesia (BI) memperluas jenis surat berharga yang dapat digunakan sebagai underlying operasi moneter dengan memasukkan obligasi dan sukuk korporasi berkualitas tinggi.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penguatan operasi moneter pro-market yang terintegrasi dengan pengembangan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (PUVA).
Perluasan underlying itu diresmikan Gubernur BI Destry Damayanti bersama Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Hasan Fawzi, Ketua Umum Asosiasi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing Indonesia (Apuvindo) Ari Rizaldi, serta perwakilan perbankan dan lembaga terkait.
Destry mengatakan sinyal kebijakan moneter perlu ditransmisikan melalui PUVA agar dapat memengaruhi transaksi dan pembiayaan dunia usaha serta rumah tangga.
Menurut dia, melalui operasi moneter pro-market, BI tidak hanya mengelola likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar, tetapi juga mendorong aktivitas transaksi di pasar keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi di sektor riil.
“Efektivitas kebijakan moneter sangat bergantung pada transmisi melalui pasar keuangan yang dalam, likuid, dan efisien,” ujar Destry.
Ia mengatakan perluasan underlying diharapkan mendorong transaksi di pasar sekunder dan memperkuat pembentukan harga surat berharga. Perkembangan tersebut, menurut dia, pada akhirnya diharapkan mendukung pembiayaan sektor riil, termasuk perumahan dan infrastruktur.
Transaksi Repo Capai Rp1,25 Triliun
Implementasi perluasan underlying operasi moneter dilakukan secara bertahap. BI mencatat, sejak diluncurkan pada 10 November 2025 hingga 30 September 2026, total transaksi repo operasi moneter dengan underlying obligasi dan sukuk korporasi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF mencapai Rp1,25 triliun.
Perluasan berikutnya mencakup obligasi dan sukuk korporasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. Lelang repo perdana dengan underlying surat berharga PT SMI dilaksanakan pada 28 September 2026 dengan nilai Rp60 miliar.
BI menyebut perluasan tersebut turut diikuti peningkatan aktivitas perdagangan surat berharga PT SMF di pasar sekunder. Volume transaksi meningkat dari rata-rata Rp31,9 miliar per hari pada Oktober 2025 menjadi Rp179,9 miliar per hari pada akhir Agustus 2026.
Pada periode yang sama, kepemilikan bank atas obligasi PT SMF meningkat 18 persen, dari Rp8,69 triliun menjadi Rp10,22 triliun.
BI menyatakan perkembangan tersebut mencerminkan respons pasar terhadap perluasan underlying dan perlu terus didorong untuk mendukung pendalaman pasar keuangan nasional.
Pemerintah Perkuat Kredibilitas Kebijakan
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah berkomitmen menjaga perekonomian Indonesia sekaligus memperkuat kredibilitas kebijakan di mata investor.
“Kami di Kementerian Keuangan, bersama LPS dan Danantara selaku sovereign wealth fund, akan terus menjaga perekonomian Indonesia dan membangun kredibilitas kebijakan bagi seluruh investor, di mana pun mereka berada,” kata Suahasil.
BI selanjutnya akan memperkuat sinergi dengan Kementerian Keuangan, OJK, dan lembaga terkait untuk mendukung implementasi operasi moneter pro-market.
BI menyatakan perluasan underlying diharapkan meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan, mendorong transaksi surat berharga korporasi di pasar sekunder, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.***
