Byklik.com | Jakarta – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii meminta dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur, segera diinvestigasi untuk memastikan penyebabnya.
Hal itu disampaikan Wamenag saat menjenguk para santri yang masih menjalani perawatan di RSUD R.T. Notopuro Sidoarjo, Jumat (4 September 2026).
Dalam kunjungannya, terdapat delapan santri yang menjalani perawatan. Lima di antaranya telah diperbolehkan pulang, sementara tiga lainnya masih memerlukan perawatan.
Menurut Romo Syafii, keluhan para santri berupa gangguan perut dan mual. Namun, kondisi mereka secara umum tidak tergolong berat.
“Yang dirawat ada delapan. Kata kepala rumah sakit, lima hari ini akan dipulangkan, tinggal tiga. Jadi anak-anak tadi memang ada yang mengeluh perutnya, mual, tetapi tidak terlalu berat,” ujar Wamenag.
Wamenag menegaskan penyebab kejadian tersebut belum dapat disimpulkan. Pasalnya, dapur yang memasok makanan kepada para santri telah beroperasi hampir satu tahun dan sebelumnya tidak pernah terjadi persoalan serupa.
“Karena sudah hampir satu tahun dapur ini menyuplai anak-anak ini dan baru sekarang terjadi masalah, tentu kita perlu investigasi apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.
Ia menyebut keluhan santri banyak berkaitan dengan dua menu, yakni telur dan sayuran. Namun, Wamenag meminta seluruh kemungkinan ditelusuri, termasuk proses memasak hingga waktu makanan dikonsumsi.
“Apakah ada proses memasaknya yang tidak sesuai atau ada waktu makannya yang tidak sesuai dengan juknis, itu yang harus kita investigasi,” ujarnya.
Sebagai langkah evaluasi, dapur yang memasok makanan kepada santri tersebut dihentikan sementara. Evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengetahui kemungkinan persoalan dalam proses penyediaan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sisi lain, Wamenag mengatakan kebutuhan santri terhadap program MBG cukup tinggi. Menurutnya, para santri selama ini menyambut baik program tersebut dan menantikan makanan yang disediakan.
“Mereka sangat membutuhkan MBG itu. Keinginan untuk mendapatkan MBG itu cukup tinggi,” ujar Romo Syafii.
Kementerian Agama, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperluas cakupan program MBG bagi pesantren dan madrasah, termasuk yang berada di wilayah terpencil.
“Kita sedang ngebut dengan Pak Direktur Pesantren supaya tidak ada pesantren yang tidak mendapatkan MBG, termasuk madrasah,” katanya.
Wamenag berharap pada tahun ini tidak ada lagi pesantren maupun madrasah yang belum memperoleh program MBG. Pemerintah juga menyesuaikan skema pengelolaan dapur agar pesantren dengan sekitar 1.000 santri atau sedikit di bawahnya dapat membangun maupun meningkatkan kapasitas dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan tidak boleh ada toleransi terhadap petugas MBG yang tidak bertanggung jawab dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat.
Menurut Zulhas, ketepatan waktu mulai dari makanan selesai dimasak, didistribusikan hingga dikonsumsi harus menjadi perhatian. “Tidak boleh ada toleransi kepada petugas yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
