Byklik.com | Jakarta – Delapan lembaga keuangan bersama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mitranya menandatangani kesepakatan pembiayaan dalam kegiatan Gebyar Pembiayaan yang digelar Bank Indonesia (BI) sebagai bagian dari rangkaian Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat, 21 Agustus 2026.
Empat dari delapan kesepakatan tersebut merupakan pembiayaan inklusif, sedangkan empat lainnya merupakan pembiayaan berkelanjutan. Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan BRI, BCA, BSI, Bank Mandiri, SMBC, Panin Bank, OCBC, dan BNI bersama UMKM mitra masing-masing.
Kegiatan tersebut disaksikan Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.
Hingga Juli 2026, fasilitasi business matching pembiayaan UMKM yang dilakukan BI telah mencapai Rp285 miliar. Nilai tersebut terdiri atas pembiayaan inklusif sebesar Rp150 miliar dan pembiayaan berkelanjutan sebesar Rp135 miliar.
BI menyebut nilai fasilitasi tersebut masih berpotensi meningkat seiring dengan realisasi pembiayaan hingga akhir 2026.
BI Perkuat Akses Pembiayaan UMKM
Bank Indonesia menilai tantangan pembiayaan UMKM tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana, tetapi juga kesiapan usaha, persepsi risiko, serta kemampuan mempertemukan pelaku UMKM dengan lembaga keuangan.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, BI memperkuat pengembangan UMKM dari hulu hingga hilir melalui peningkatan kapasitas usaha, penguatan rekam jejak keuangan, peningkatan visibilitas UMKM, serta perluasan akses pasar.
BI juga mempertemukan pelaku UMKM dengan lembaga pembiayaan melalui fasilitasi business matching. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan sehingga semakin banyak UMKM mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan skala bisnis.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman mengatakan BI berperan sebagai katalis dalam memperkuat pembiayaan UMKM, baik dari sisi penawaran maupun permintaan.
“Bank Indonesia berperan sebagai katalis dalam memperkuat pembiayaan UMKM dari sisi supply dan demand,” ujar Aida.
Dari sisi penawaran, Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) memberikan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Sementara itu, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) mendorong perluasan pembiayaan inklusif.
Dari sisi permintaan, digitalisasi pembayaran melalui QRIS turut membantu UMKM membangun rekam jejak usaha yang dapat mendukung akses terhadap layanan keuangan.
Aida mengatakan penguatan ekosistem pembiayaan UMKM membutuhkan komitmen yang konsisten, inovasi yang adaptif, serta sinergi antara BI, pemerintah, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Penguatan ekosistem pembiayaan UMKM ke depan memerlukan komitmen yang konsisten, inovasi yang adaptif, serta sinergi yang semakin erat antara Bank Indonesia, pemerintah, sektor keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya,” katanya.
Penyaluran KUR Capai Rp197 Triliun
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan akses pembiayaan perlu diikuti peningkatan kapasitas usaha dan perluasan pasar agar UMKM dapat terus berkembang sekaligus menjaga kualitas pembiayaan.
Hingga 20 Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp197 triliun kepada 3,05 juta UMKM. Sekitar 65 persen dari penyaluran tersebut diarahkan kepada sektor produksi.
Pemerintah juga memperkuat layanan bagi UMKM melalui platform digital SAPA UMKM. Platform tersebut mengintegrasikan berbagai layanan dan informasi pengembangan usaha dalam satu ekosistem.
Menurut Maman, pemerintah terus mendorong sinergi business matching untuk memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.
“Pembiayaan yang ditandatangani hari ini diharapkan dapat menjadi modal bagi penambahan kapasitas usaha, perluasan pasar, dan peningkatan omzet,” ujar Maman.
Perkuat Kesiapan UMKM
Kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan turut diperkuat melalui Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) dan Sistem Aplikasi Input Data (BISAID).
SIAPIK membantu UMKM melakukan pencatatan transaksi dan menghasilkan laporan keuangan terstandar. Sepanjang semester I 2026, pemanfaatan SIAPIK telah membantu 63.396 UMKM.
Sementara itu, BISAID menyediakan basis data profil UMKM yang berpotensi memperoleh pembiayaan sebagai salah satu referensi bagi lembaga keuangan.
Pemanfaatan BISAID telah membantu 476 UMKM memperoleh pembiayaan pada 2025. Kedua inisiatif tersebut diharapkan dapat mempermudah UMKM terhubung dengan lembaga keuangan.
Kegiatan Gebyar Pembiayaan juga dilanjutkan dengan talkshow bersama sejumlah lembaga keuangan untuk memberikan informasi mengenai produk, skema, dan mekanisme pembiayaan bagi UMKM.
Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Senior Vice President BCA Tjoeng Haryanto, Senior Executive Vice President BRI Candra Utama, Direktur Retail Banking BSI Kemas Erwan Husainy, SEVP Commercial Banking BNI Andi Yusdiman, serta Kepala Divisi Pengembangan Kapasitas Usaha dan TJSL PNM Merphino Soelaksmono.
Sesi tersebut menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperoleh informasi mengenai berbagai alternatif sumber pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan pengembangan usaha.
Bank Indonesia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas dan kesiapan UMKM.
Sejalan dengan semangat KKI 2026, “Beudaya MeusareSare” yang berarti “Berdaya Bersama-sama”, sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.
KKI 2026 juga menghadirkan pameran UMKM yang dapat dikunjungi secara langsung di Hall A dan B JICC, Jakarta, maupun secara daring melalui situs resmi Karya Kreatif Indonesia.***
