Byklik.com | Jakarta – Pemerintah mengerahkan 52 armada udara untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi di Sumatra dan Kalimantan hingga Jumat, 21 Agustus 2026.
Dikutip dari situs Kementerian Sekretariat Negara (setneg.go.id), puluhan armada tersebut digunakan untuk mendukung patroli udara, operasi modifikasi cuaca (OMC), hingga pemadaman kebakaran dari udara.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan, lima pesawat TNI Angkatan Udara kembali diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur pada Jumat siang.
“Lima pesawat TNI AU kembali diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur untuk memperkuat 30 armada BNPB yang telah beroperasi di tiga provinsi terdampak di Kalimantan,” tulis Teddy.
Selain lima pesawat tersebut, TNI AU juga menyiagakan sejumlah pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Armada itu disiapkan untuk bergerak sewaktu-waktu sesuai kebutuhan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan perkembangan kondisi di lapangan.
Berdasarkan laporan Kepala BNPB Suharyanto, sebanyak 52 armada udara telah dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla di enam provinsi yang memiliki potensi kebakaran tinggi.
Enam provinsi tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
“Dari jumlah tersebut, 30 pesawat beroperasi di wilayah Kalimantan dan 22 pesawat di wilayah Sumatra,” lanjut Teddy.
Armada yang beroperasi di Kalimantan terdiri atas berbagai jenis pesawat dan helikopter. Armada tersebut dikerahkan untuk mendukung patroli udara, OMC, serta pemboman air di lokasi kebakaran.
Operasi udara dilakukan secara intensif untuk membantu personel di darat menjangkau titik api yang sulit diakses sekaligus mempercepat pengendalian kebakaran.
Pada Kamis hingga Jumat, 20–21 Agustus 2026, armada BNPB bersama TNI juga melakukan pemboman air di sejumlah wilayah yang terdampak karhutla.
Penambahan armada menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kecepatan respons terhadap kemunculan titik api serta mencegah kebakaran meluas.
Selain pemadaman, operasi tersebut diarahkan untuk mengurangi dampak kabut asap, melindungi keselamatan masyarakat, dan menekan kerusakan lingkungan akibat karhutla.
Pemerintah akan terus menyesuaikan pengerahan personel dan armada berdasarkan perkembangan titik kebakaran serta kebutuhan penanganan di masing-masing wilayah.
