Byklik.com | Banda Aceh – Kementerian Agama (Kemenag) mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana serta prasarana yang terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh. Upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat sinergi antara Kemenag, pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta berbagai pihak lainnya.
Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Faisal Ali Hasyim, yang mewakili Menteri Agama RI, mengatakan kolaborasi lintas sektor diperlukan untuk mempercepat pemulihan fasilitas pendidikan dan keagamaan yang terdampak bencana.
Hal itu disampaikan Faisal saat membuka kegiatan Kickoff Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Kemenag Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi di Banda Aceh, Rabu, 12 Agustus 2026.
Faisal mengatakan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi di lingkungan Kemenag dimulai pada Rabu dan direncanakan berlangsung selama tiga tahun.
Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Kemenag di Aceh, mulai dari kepala kantor Kemenag kabupaten/kota, kepala madrasah, hingga kepala Kantor Urusan Agama (KUA), menjalankan program tersebut secara bertanggung jawab.
Menurut Faisal, aspek tata kelola menjadi perhatian dalam pelaksanaan program tersebut. Ia mengingatkan agar seluruh tahapan kegiatan dan penggunaan anggaran dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Seluruh proses pelaksanaan maupun penggunaan anggaran harus dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Faisal.
Percepatan Pemulihan Layanan Pendidikan dan Keagamaan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Azhari, mengatakan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi salah satu prioritas untuk memulihkan layanan pendidikan dan keagamaan di Aceh.
Ia menilai percepatan pencairan anggaran diperlukan agar pembangunan kembali fasilitas yang terdampak bencana dapat segera dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Percepatan proses pencairan anggaran sangat penting agar pembangunan kembali sarana yang terdampak bencana dapat segera dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Azhari.
Azhari menjelaskan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga, yayasan, serta organisasi kemanusiaan.
Dalam pembagian penanganan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan menangani rehabilitasi 207 madrasah, 68 pondok pesantren, serta 984 masjid dan meunasah.
Selain itu, sejumlah lembaga sosial dan organisasi kemanusiaan turut terlibat dalam pembangunan dan rehabilitasi sejumlah madrasah yang terdampak bencana.
Menurut Azhari, keterlibatan berbagai pihak tersebut menunjukkan semangat gotong royong dalam mempercepat pemulihan Aceh pascabencana. Kolaborasi juga diharapkan dapat mempercepat pengembalian fungsi sarana pendidikan dan rumah ibadah yang mengalami kerusakan.
Ia berharap seluruh fasilitas pendidikan dan rumah ibadah yang terdampak dapat segera kembali berfungsi. Dengan demikian, kegiatan belajar-mengajar dan pelayanan keagamaan dapat kembali berjalan normal.
Program rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut menjadi bagian dari upaya pemulihan sarana dan prasarana Kemenag di Aceh pascabencana hidrometeorologi. Pelaksanaannya diarahkan untuk memperkuat koordinasi, memastikan penggunaan anggaran yang akuntabel, serta mempercepat kembalinya layanan pendidikan dan keagamaan bagi masyarakat.***
