Byklik.com | Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem, kembali mengingatkan seluruh jajarannya untuk menyempurnakan Program Satu Data Aceh dengan menghadirkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan mudah diakses.
“Ini adalah salah satu program yang wajib diwujudkan, sebagai bentuk pemutakhiran pelayanan publik berbasis digital. Kita butuh data yang terintegrasi, diperbarui secara berkala, dan disajikan dengan cepat dan konsisten,” kata Mualem melalui Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Rabu, 12 Agustus 2026.
Nurlis mengatakan Mualem menaruh perhatian terhadap pengembangan Program Satu Data Aceh karena menjadi bagian fundamental dari Visi dan Misi Pembangunan Aceh 2025-2030.
Program tersebut juga menjadi bentuk konkret implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang kemudian diturunkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 39 Tahun 2023.
Karena itu, Mualem telah memberikan arahan kepada Sekretaris Daerah Aceh, M Nasir Syamaun, untuk terus memantau perkembangan Program Satu Data Aceh. Arahan tersebut kembali disampaikan dalam Forum Satu Data Aceh yang digelar di Hotel The Pade, Darul Imarah, Aceh Besar, Selasa, 11 Agustus 2026.
Forum tersebut diselenggarakan Pemerintah Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (Bappeda) berkolaborasi dengan Australia Indonesia Partnership-Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (AIP-SKALA).
“Tujuannya untuk memperkuat tata kelola dan kualitas data untuk mendukung perencanaan pembangunan yang berbasis bukti, responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan nasional,” kata Nasir.
Kegiatan tersebut dihadiri 31 SKPA yang berada dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 14 SKPA dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, serta 10 SKPA dalam kelompok Produsen Data Pemerintah Aceh Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
Hadir pula tim sekretariat Satu Data Aceh dan perwakilan seluruh kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, Nasir menguraikan pentingnya data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, ia menegaskan tantangan Satu Data Aceh saat ini bukan lagi sekadar menyediakan data, melainkan memastikan data yang digunakan merupakan data yang sama, benar, mutakhir, mudah diakses, serta tersedia ketika dibutuhkan.
“Kita masih menghadapi berbagai persoalan: banyaknya sumber dan pemilik data, beragam aplikasi dan sistem informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, data yang belum diperbarui secara berkala, serta kebutuhan data yang belum selalu dapat disajikan secara cepat dan konsisten,” kata Nasir.
Ia menyebut Pemerintah Aceh juga pernah menghadapi kondisi ketika data atau capaian kegiatan yang disampaikan kementerian/lembaga dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat di Aceh dipertanyakan di daerah karena belum sepenuhnya teridentifikasi atau tersinkronisasi dengan data Pemerintah Aceh.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan data bukan hanya persoalan teknis atau administrasi. Data dapat memengaruhi perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, evaluasi program, bahkan komunikasi publik,” katanya.
Karena itu, Nasir mengatakan Satu Data Aceh harus didorong dari sekadar membangun sistem menjadi membangun satu ekosistem data. “Kita tidak membutuhkan semakin banyak aplikasi apabila datanya tetap terpisah dan tidak saling terhubung,” katanya.
Menurutnya, yang dibutuhkan adalah kejelasan mengenai pemilik data, pihak yang memproduksi dan memutakhirkan data, standar dan definisi yang digunakan, waktu pembaruan, mekanisme akses, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap kualitas data. Ia meminta Forum Satu Data Aceh menjadi ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
“Kita perlu memperkuat koordinasi antar lembaga, menyelaraskan standar dan definisi data, mengintegrasikan berbagai sumber data, serta memastikan kebutuhan data dapat tersedia secara cepat, akurat, dan berkelanjutan,” katanya.
Mengutip pesan Gubernur Mualem, Nurlis menyampaikan bahwa banyaknya data tidak akan berarti apabila data tersebut sulit ditemukan ketika dibutuhkan. “Kita boleh memiliki banyak data, tetapi yang terpenting adalah data tersebut mudah ditemukan dan tersedia ketika dibutuhkan,” kata Mualem.
Ia juga mengingatkan bahwa banyaknya aplikasi tidak otomatis memberikan manfaat maksimal apabila data di dalamnya tidak terintegrasi. “Jangan sampai kita tenggelam dalam banyaknya angka, sementara yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan adalah satu rujukan data yang jelas, akurat, dan dapat dipercaya,” ujarnya.
