Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Ruslan M. Daud, mendesak Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengerahkan seluruh sumber daya untuk memaksimalkan operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) terhadap 18 penumpang KM Nurul Salsa yang masih hilang setelah kapal tersebut tenggelam di perairan Pulau Polassi, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan.
“Setiap menit sangat berharga. Seluruh personel, armada laut, kapal cepat, helikopter, hingga drone harus dikerahkan secara maksimal. Operasi pencarian juga harus diperluas berdasarkan perhitungan arus laut, arah angin, dan potensi pergerakan korban maupun bangkai kapal,” kata Ruslan Daud, yang akrab disapa HRD, dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Juli 2026.
KM Nurul Salsa dilaporkan tenggelam pada Rabu, 15 Juli 2026 setelah mengalami mati mesin akibat cuaca ekstrem dan gelombang tinggi saat berlayar dari Pelabuhan Jampea menuju Pelabuhan Benteng. Sejak kejadian, Basarnas bersama tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap para korban.
Untuk memperkuat operasi tersebut, TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Marlin-877. Namun, proses pencarian sempat terkendala cuaca buruk yang melanda wilayah perairan Selayar.
Ruslan menilai saat ini merupakan fase paling krusial dalam operasi SAR. Karena itu, ia meminta seluruh personel dan peralatan pendukung dikerahkan tanpa penundaan.
Ia juga meminta Basarnas memperkuat koordinasi dengan TNI AL, Polairud, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), serta pemerintah daerah. Menurutnya, pelibatan nelayan setempat yang memahami karakteristik perairan Selayar juga penting untuk mempercepat penyisiran di wilayah yang sulit dijangkau.
“Pelibatan nelayan setempat yang memiliki pemahaman mendalam mengenai karakteristik perairan Selayar untuk mempercepat penyisiran wilayah yang sulit dijangkau juga penting dilakukan,” ujarnya.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta Posko Pencarian di Pulau Jampea dioptimalkan sebagai pusat komando yang responsif bagi keluarga korban. Menurutnya, posko harus menjadi pusat komunikasi yang transparan, efektif, dan terpadu dalam menyampaikan informasi maupun mendistribusikan logistik operasi SAR.
“Tugas kemanusiaan ini harus dijalankan secara maksimal, namun keselamatan petugas tetap menjadi prioritas. Operasi harus dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan informasi cuaca dan teknologi pencarian agar hasilnya optimal,” katanya.
Ketua DPW PKB Aceh itu menilai tragedi KM Nurul Salsa harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem keselamatan pelayaran antarpulau. Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap kelaikan kapal, kepatuhan manifes penumpang, serta mitigasi risiko cuaca sebelum izin pelayaran diterbitkan.
“Tragedi ini harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk memperkuat standar keselamatan pelayaran. Jangan sampai musibah serupa terus berulang akibat lemahnya pengawasan dan mitigasi risiko,” pungkasnya.
