Byklik.com | Jakarta – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI berhasil menarik investasi asing berskala besar untuk memperkuat hilirisasi industri kesehatan nasional. Sepanjang 2026, pemerintah mengamankan komitmen investasi dari perusahaan biofarmasi asal Jepang, Takeda, guna membangun pabrik produk turunan plasma darah (Plasma Derived Products/PDP) di Indonesia.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan investasi tersebut merupakan bagian dari implementasi Pilar Ketiga Transformasi Kesehatan, yakni Ketahanan Kesehatan. Menurutnya, pembangunan industri obat berbasis plasma darah menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026, Budi menjelaskan pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Saat itu, masyarakat mengalami kesulitan memperoleh alat pelindung diri (APD), masker, reagen PCR, vaksin, hingga obat-obatan esensial karena tingginya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
“Di masa pandemi, masyarakat sangat kesulitan dan harus membayar mahal untuk mendapatkan obat-obatan esensial kategori Plasma Derived Products (PDP) seperti Albumin, IVIG, Faktor VIII, dan Faktor IX,” ujar Budi.
Ia menjelaskan, Plasma Derived Products merupakan kelompok obat yang berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh serta membantu proses pembekuan darah. Produk tersebut dihasilkan melalui proses fraksionasi atau pemisahan plasma dari darah manusia.
Menurut Budi, Indonesia memiliki potensi besar untuk memproduksi PDP secara mandiri karena memiliki jumlah penduduk yang besar sebagai sumber bahan baku plasma darah.
“Sebagai negara dengan penduduk keempat terbanyak di dunia, kita sebenarnya memiliki sumber daya bahan baku darah yang sangat melimpah untuk diolah secara mandiri menjadi PDP. Ini yang sedang kita hilirisasi,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya mempercepat pengembangan industri tersebut, Kemenkes telah melakukan relaksasi regulasi pembangunan pabrik plasma sejak 2023. Kebijakan tersebut berhasil menarik minat perusahaan biofarmasi asal Korea Selatan, SK Plasma, yang kemudian bermitra dengan Indonesia Investment Authority (INA) pada 2024.
Pabrik SK Plasma dibangun dengan nilai investasi sekitar 300 juta dolar Amerika Serikat dan memiliki kapasitas produksi hingga 600 ribu liter plasma per tahun. Fasilitas tersebut menjadi pabrik fraksionasi plasma pertama di Indonesia dan telah rampung dibangun pada 2026. Pabrik itu ditargetkan mulai beroperasi penuh pada 2027 setelah memperoleh izin operasional dan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Keberhasilan menciptakan iklim investasi di sektor kesehatan kemudian menarik minat Takeda, salah satu produsen PDP terbesar di dunia. Perusahaan asal Jepang tersebut akan membangun pabrik plasma darah kedua di Indonesia dengan kapasitas produksi yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus mendukung pengembangan industri kesehatan nasional.
Selain memperkuat industri plasma darah, pemerintah juga terus mendorong peningkatan kapasitas produksi vaksin dalam negeri. Saat ini, dua pabrik vaksin berskala besar telah dikembangkan, yakni PT Etana Biotechnologies Indonesia dan PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia.
Khusus PT Biotis Pharmaceuticals Indonesia, perusahaan tersebut juga mengembangkan Vaksin Merah Putih yang merupakan hasil riset ilmuwan Indonesia sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian teknologi kesehatan nasional.
Budi menegaskan, pembangunan fasilitas produksi obat dan vaksin di dalam negeri merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan ketahanan kesehatan nasional semakin kuat. Melalui penguatan industri kesehatan, pemerintah ingin menjamin ketersediaan obat dan vaksin yang aman, berkualitas, terjangkau, serta diproduksi di dalam negeri.
“Melalui Transformasi Ketahanan Kesehatan, kita tidak sekadar belajar dari krisis, tetapi bertindak nyata membenahinya. Lewat berdirinya fasilitas produksi dari Etana, Biotis, SK Plasma, dan Takeda, kita pastikan ketersediaan obat dan vaksin rakyat ke depan akan selalu aman, terjangkau, dan diproduksi di negeri sendiri,” tutup Budi.***
