Byklik.com | Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf oleh Baitul Mal. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi kunci utama dalam meningkatkan penghimpunan dana umat di Aceh.
Hal itu disampaikan Fadhlullah saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Baitul Mal se-Aceh di Aula Hotel Rasamala, Banda Aceh, Rabu, 15 Juli 2026. Kegiatan tersebut dihadiri seluruh komisioner Baitul Mal kabupaten dan kota se-Aceh.
“Dalam pengelolaan zakat, sedekah dan wakaf, transparansi adalah hal yang paling penting. Insya Allah kalau transparan, rakyat pasti percaya kepada Baitul Mal. Ini salah satu kuncinya,” ujar Dek Fadh.
Ia menegaskan, Baitul Mal merupakan salah satu lembaga yang lahir dari amanat perdamaian Aceh melalui MoU Helsinki sehingga harus mampu menunjukkan tata kelola yang baik, profesional, dan bertanggung jawab.
Dek Fadh mencontohkan pengelolaan Wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi yang hingga kini tetap konsisten menyalurkan manfaat wakaf kepada masyarakat Aceh sesuai ikrar wakaf yang telah ditetapkan.
“Walaupun pernah ada keinginan agar hasil wakaf itu bisa dialihkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, tetapi tidak bisa karena dalam ikrar wakaf sudah sangat jelas diperuntukkan bagi masyarakat Aceh. Nazirnya tetap teguh menjalankan amanah tersebut,” katanya.
Selain transparansi, Wagub Aceh juga menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh telah mengusulkan ketentuan zakat sebagai pengurang pajak dalam revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).
Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu mendorong lebih banyak perusahaan di Aceh menunaikan kewajiban zakat melalui Baitul Mal.
“Insya Allah usulan ini disetujui. Jika zakat menjadi pengurang pajak, otomatis akan meningkatkan pendapatan Baitul Mal sehingga manfaatnya juga semakin besar untuk masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Baitul Mal Aceh Tgk. Muhammad Yunus mengatakan Rakor Baitul Mal se-Aceh digelar untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antara Baitul Mal Aceh dengan Baitul Mal kabupaten dan kota.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan Baitul Mal, salah satunya belum optimalnya dukungan dari para pemangku kebijakan di daerah.
“Masalah yang kita hadapi hampir sama. Bila tidak ada dorongan dari pimpinan daerah, maka program-program Baitul Mal tidak dapat berjalan secara optimal,” kata Muhammad Yunus.
Ia menyebutkan, hingga saat ini pendapatan Baitul Mal masih didominasi zakat profesi dari pemotongan gaji ASN. Karena itu, pihaknya berharap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh dapat menyalurkan zakat melalui Baitul Mal.
“Kami berharap Pak Wagub dapat memanggil perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh agar membayarkan zakatnya melalui Baitul Mal. Potensinya sangat besar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Rakor tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antar-Baitul Mal di Aceh sekaligus meningkatkan tata kelola lembaga yang transparan dan akuntabel demi memperkuat kepercayaan publik dalam pengelolaan dana umat.
