Byklik.com | Jantho – Wakil Bupati Aceh Besar, Syukri A. Jalil, menegaskan bahwa upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria tidak dapat hanya dibebankan kepada Dinas Kesehatan. Penanggulangan ketiga penyakit tersebut membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, hingga masyarakat.
Hal itu disampaikan Syukri saat membuka Pertemuan Penguatan Forum Kemitraan Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM) di Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Aceh Besar, Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya, Rabu, 8 Juli 2026.
Dalam sambutannya, Syukri mengungkapkan bahwa Indonesia masih menjadi negara dengan jumlah kasus tuberkulosis tertinggi kedua di dunia setelah India. Kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah menetapkan penanggulangan HIV/AIDS, TBC, dan malaria sebagai salah satu program prioritas nasional di bidang kesehatan.
“Indonesia berada di peringkat kedua setelah India sebagai negara dengan jumlah kasus TBC yang tinggi. Karena itu, pemerintah menjadikan penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria sebagai program prioritas yang harus dilaksanakan secara bersama-sama,” ujar Syukri.
Menurutnya, keberhasilan menekan angka kasus ketiga penyakit tersebut sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, ia mengingatkan bahwa tanggung jawab pengendalian penyakit menular bukan semata-mata berada di tangan Dinas Kesehatan.
“Penanggulangan tiga penyakit ini bukan hanya tugas Dinas Kesehatan. Semua elemen harus terlibat, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh masyarakat,” katanya.
Syukri mengapresiasi partisipasi berbagai perusahaan yang beroperasi di Aceh Besar dalam forum tersebut, di antaranya PT Solusi Bangun Andalas (SBA), Angkasa Pura, PDAM Tirta Mountala, Bank Aceh, serta Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, dunia usaha memiliki peran penting dalam mendukung program kesehatan masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
“Hari ini kita melihat komitmen dunia usaha dengan hadirnya berbagai perusahaan. Jika memungkinkan, program CSR perusahaan dapat diarahkan untuk mendukung penanggulangan AIDS, TBC, dan malaria di Aceh Besar,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pengendalian penyakit menular telah mendapat apresiasi dari pemerintah pusat maupun lembaga donor. Hingga kini, Aceh Besar masih menjadi salah satu dari tiga kabupaten/kota di Aceh yang memperoleh dukungan pendanaan bersama Kota Banda Aceh dan Kabupaten Pidie.
“Tahun lalu kita memperoleh penghargaan, dan sampai sekarang Aceh Besar masih menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian dari pihak pendonor. Ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengendalian penyakit,” katanya.
Syukri berharap forum tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi mampu menghasilkan komitmen bersama untuk memperkuat kemitraan lintas sektor dalam menekan angka kasus HIV/AIDS, TBC, dan malaria di Aceh Besar.
“Mudah-mudahan rapat koordinasi hari ini memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa penanggulangan penyakit ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.
Pertemuan tersebut dihadiri Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Besar Farhan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Sosial, Baitul Mal, Camat Ingin Jaya, dan Camat Darul Imarah. Hadir pula perwakilan PDAM Tirta Mountala, Bank Aceh, PT Solusi Bangun Andalas (SBA), Angkasa Pura, serta PMI Aceh Besar sebagai bagian dari penguatan kemitraan dalam mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap koordinasi dan kolaborasi antarpemangku kepentingan semakin kuat sehingga upaya pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, TBC, dan malaria dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.***
