Byklik.com | Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadiri Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait perkembangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.
Rapat tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno selaku Ketua Tim Pengarah Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera. Hadir pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, serta perwakilan kementerian dan lembaga, TNI, dan Polri.
Dalam rapat itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan pihaknya telah menyiapkan seluruh kebutuhan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera.
“Kesiapan kebijakan sudah siap, program dan anggaran juga sudah disiapkan dengan nilai sekitar Rp2,2 triliun. Desain hunian tetap beserta prasarana, sarana, dan utilitasnya juga sudah siap menggunakan teknologi RISHA dan bata interlock presisi,” ujar Maruarar.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah di wilayah terdampak juga telah membantu proses penyediaan lahan sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan. Selain itu, Kementerian PKP telah menyiapkan sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
“Kami telah menyiapkan 57 personel di Aceh, 35 personel di Sumatera Utara, dan 30 personel di Sumatera Barat untuk mendukung percepatan pembangunan hunian tetap,” katanya.
Maruarar juga menyarankan keterlibatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan akuntabel.
Menurutnya, teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dan bata interlock presisi dipilih karena telah terbukti efektif digunakan dalam berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Indonesia.
“RISHA akan digunakan untuk pembangunan huntap komunal di Aceh dan Sumatera Utara, sedangkan bata interlock presisi akan digunakan di Sumatera Barat,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera mengatakan saat ini terdapat 33 kementerian dan lembaga yang terlibat dalam percepatan program tersebut.
“Dari jumlah tersebut, lima kementerian dan lembaga telah menerima alokasi anggaran, sementara 20 kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian PKP, masih berproses di Kementerian Keuangan,” ujar Tito.
Ia menegaskan bahwa Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan oleh masyarakat terdampak bencana.
“Kementerian PKP menjadi salah satu prioritas karena pembangunan hunian tetap komunal sangat dinantikan masyarakat. Karena itu, kami berharap ada dukungan percepatan dari Kementerian Keuangan,” katanya.
Tito menjelaskan, penanganan perumahan pascabencana dilakukan melalui dua skema, yakni pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap). Saat ini pembangunan huntara telah memasuki tahap akhir dengan progres yang hampir selesai.
“Hunian tetap yang dibangun secara komunal menjadi tanggung jawab Kementerian PKP, sementara pembangunan hunian di atas lahan milik masyarakat atau skema in-situ dilaksanakan oleh BNPB,” jelas Tito.
Selain itu, pembangunan hunian tetap melalui skema gotong royong bersama Yayasan Buddha Tzu Chi yang diinisiasi Menteri PKP juga terus berjalan. Sebanyak 2.603 unit hunian tetap akan dibangun, terdiri atas 1.103 unit di Sumatera Utara, 1.000 unit di Aceh, dan 500 unit di Sumatera Barat.
Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan hunian tetap tersebut dapat diselesaikan pada Oktober 2026 sehingga masyarakat terdampak bencana dapat segera menempati rumah yang layak, aman, dan nyaman.
