Ekonomi & Bisnis

Terhentinya Dapur MBG di Aceh Besar Berdampak pada Pekerja dan UMKM

Raudhatul
×

Terhentinya Dapur MBG di Aceh Besar Berdampak pada Pekerja dan UMKM

Sebarkan artikel ini
Siswa SDN 56 Lamglumpang, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, menerima MBG, Senin, 8 Juni 2026. [Foto: Raudhah/ Byklik.com]

Byklik.com | Jantho – Penghentian sementara operasional 27 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Aceh Besar tidak hanya berdampak pada siswa penerima manfaat, tetapi juga memengaruhi pekerja dapur serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi pemasok bahan pangan.

Koordinator Wilayah SPPG Aceh Besar, Feisal Akbar, mengatakan hingga Senin, 8 Juni 2026, sebanyak 27 dapur MBG belum dapat beroperasi karena dana virtual account (VA) dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum masuk ke rekening pengelola.

“Per hari ini ada 27 SPPG yang tidak operasional karena dana dari pusat belum diterima,” kata Feisal.

Menurutnya, data tersebut diperoleh berdasarkan hasil pendataan lapangan yang dilakukan pihaknya terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di Aceh Besar.

Dari total 60 SPPG yang telah dibangun di daerah tersebut, sebanyak 27 unit menghentikan sementara operasional, sementara enam dapur lainnya masih dalam proses penyelesaian administrasi sebelum dapat beroperasi penuh.

Baca Juga  Kapolda dan Wabup Aceh Besar Tanam Jagung Bersama

Feisal menjelaskan, terhentinya aktivitas dapur MBG membuat para relawan dan tenaga kerja yang selama ini bertugas menyiapkan serta mendistribusikan makanan bergizi terpaksa menghentikan sementara aktivitas mereka.

“Mereka saat ini menunggu kepastian pencairan dana agar dapat kembali bekerja dan menjalankan pelayanan seperti biasa,” ujarnya.

Selain berdampak pada tenaga kerja, penghentian operasional dapur juga berimbas pada pelaku UMKM dan pemasok bahan pangan yang selama ini menjadi mitra program MBG.

Berkurangnya aktivitas produksi menyebabkan permintaan bahan baku, seperti beras, telur, sayuran, daging, dan kebutuhan pangan lainnya menurun. Akibatnya, distribusi bahan pangan ke dapur-dapur MBG ikut tertunda.

Menurut Feisal, program MBG selama ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pemenuhan gizi bagi siswa, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat karena melibatkan banyak pelaku usaha lokal dalam rantai pasoknya.

Baca Juga  Ngaku Korban Begal, Wanita Ini Justru Jadi Tersangka

“Ketika dapur berhenti beroperasi, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh penerima manfaat, tetapi juga oleh para pemasok dan pelaku usaha yang selama ini menggantungkan sebagian pendapatannya dari program tersebut,” katanya.

Ia berharap proses pencairan dana operasional dari pemerintah pusat dapat segera diselesaikan sehingga seluruh dapur MBG kembali beroperasi dan aktivitas ekonomi yang bergantung pada program tersebut dapat berjalan normal.

“Kami berharap dana segera cair dalam minggu ini sehingga seluruh SPPG bisa kembali beroperasi seperti biasa,” ujar Feisal.

Pihak pengelola saat ini terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memperoleh kepastian terkait pencairan dana operasional agar layanan makan bergizi gratis bagi para siswa dapat kembali berjalan tanpa kendala.