Byklik.com | Lhokseumawe – Penemuan cadangan gas bumi dalam jumlah besar di wilayah Laut Andaman menjadi harapan baru bagi masa depan ekonomi Aceh dan Indonesia. Potensi migas tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga mampu menjadi penggerak kebangkitan industri dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil.
Cadangan migas yang ditemukan di sejumlah sumur, seperti Layaran-1, Layaran-2, Tangkulo-1, Timpan-1, Timpan-2, Gayo-1 hingga masuk ke wilayah Blok Lhokseumawe, disebut sebagai kekayaan alam strategis yang berpotensi menjadi fondasi kebangkitan industri Aceh. Potensi tersebut dinilai perlu diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembangunan industri hilir di daerah.
Di tengah optimisme tersebut, masyarakat Aceh berharap pemerintah pusat tidak kembali menjadikan daerah penghasil hanya sebagai penyedia sumber daya mentah tanpa memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.
Pemerintah Kota Lhokseumawe juga telah mendorong agar gas dari Blok Andaman menjadi pemicu kebangkitan industri daerah. Penetapan Lhokseumawe sebagai lokasi pembangunan fasilitas pengolahan migas dari Blok Andaman dinilai menjadi momentum penting untuk menghidupkan kembali kejayaan industri Aceh seperti pada era Arun.
Sejumlah kawasan strategis, seperti Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe dan Kawasan Industri Aceh di Ladong, Aceh Besar, dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pusat industri berbasis gas bumi.
Direktur Pengembangan Usaha PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL), Ir. Muntazar, ST, MT, berharap pemerintah pusat mampu memaksimalkan industri petrokimia, pupuk, dan energi yang telah ada saat ini, serta menghadirkan industri manufaktur baru yang dapat menyerap tenaga kerja lokal sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi daerah.
Menurutnya, keberadaan industri hilir tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah terhadap sumber daya alam yang dihasilkan dari Aceh.
Ia juga berharap pemanfaatan gas bumi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pembangunan jaringan gas rumah tangga secara luas. Menurutnya, gas bumi yang dihasilkan tidak seharusnya hanya dinikmati kawasan industri besar atau dialirkan ke luar daerah, sementara masyarakat di sekitar wilayah penghasil masih mengalami keterbatasan akses terhadap energi murah dan berkelanjutan.
Menurut Muntazar, pembangunan jaringan pipa gas Sumatera–Jawa yang lebih diprioritaskan dibanding penguatan industri di Aceh dikhawatirkan akan membuat kawasan industri di Aceh hanya menjadi simbol pembangunan tanpa realisasi yang nyata.
Ia mengatakan pembangunan nasional seharusnya tidak hanya berfokus pada wilayah di luar daerah penghasil, tetapi juga memperhatikan pemerataan ekonomi di kawasan yang memiliki sumber daya alam.
“Membangun Indonesia bukan hanya memperkuat kawasan industri yang berada di Pulau Jawa dengan pasokan energi dari Aceh, melainkan juga memastikan pemerataan pembangunan nasional dengan mempertimbangkan kepentingan daerah penghasil,” ujarnya, Minggu, 24 Mei 2026.
Aceh, lanjutnya, selama ini telah memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan energi nasional. Karena itu, pemerintah diharapkan menghadirkan kebijakan yang lebih adil dalam distribusi investasi nasional. Produksi migas yang bersumber dari Aceh dinilai seharusnya terlebih dahulu mengutamakan kebutuhan industri di Aceh.
“Apabila industri hilir belum tersedia, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan investasi dan pembangunan industri ke wilayah Aceh, bukan hanya mengandalkan teknologi pipanisasi untuk menyalurkan gas ke daerah lain,” katanya.
Ia juga menyoroti peristiwa pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Sumatra pada Jumat, 22 Mei 2026. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat dalam memperkuat kemandirian energi daerah.
“Daerah yang memiliki sumber daya energi seharusnya mempunyai kemampuan dan infrastruktur yang memadai untuk menjaga ketahanan energi wilayahnya,” kata Muntazar.
Selain itu, ia berharap daerah penghasil sumber daya alam tidak hanya dimanfaatkan ketika memiliki potensi ekonomi, tetapi juga memperoleh perhatian serius dalam pembangunan jangka panjang. Menurutnya, keadilan pembangunan menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan daerah terhadap negara.
Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki, Aceh diharapkan mampu menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat, membuka lapangan kerja, memperkuat industri daerah, serta mendukung pemerataan pembangunan nasional dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia.***
