Byklik.com | Banda Aceh – Pemerintah Aceh mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian pascabencana dengan menggelontorkan anggaran mencapai Rp380 miliar guna menjaga ketahanan pangan dan memulihkan ekonomi masyarakat, Minggu, 3 Mei 2026.
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, mengatakan dana sebesar Rp380.033.300.000 itu difokuskan untuk sejumlah program strategis, mulai dari optimasi lahan, rehabilitasi sawah, hingga pembangunan infrastruktur pendukung seperti irigasi dan jalan usaha tani.
“Pemerintah Aceh saat ini fokus mempercepat seluruh tahapan kegiatan, dari perencanaan hingga konstruksi dan pengolahan lahan, agar lahan terdampak bisa segera kembali produktif,” ujar M. Nasir.
Ia merinci, program optimasi lahan (oplah) untuk sawah dengan kerusakan ringan dialokasikan Rp155,6 miliar yang mencakup 16 kabupaten/kota dengan luas 27.071 hektare. Hingga kini, progres perencanaan baru mencapai 12.205 hektare atau sekitar 45 persen.
“Perencanaan ini dikerjakan oleh USK, Unimal, dan Unsam sebagai bagian dari percepatan,” katanya.
Selanjutnya, konstruksi oplah dengan anggaran Rp124,5 miliar akan dimulai setelah tahap perencanaan rampung, disusul pengolahan lahan senilai Rp24,3 miliar oleh pemerintah kabupaten/kota.
Untuk lahan dengan kerusakan sedang, Pemerintah Aceh mengalokasikan Rp65,2 miliar untuk rehabilitasi seluas 4.393 hektare di lima kabupaten. Saat ini, progres konstruksi telah mencapai sekitar 3.981 hektare.
“Pelaksanaan di lapangan melibatkan kelompok tani bersama TNI,” ujar M. Nasir.
Di sektor infrastruktur, pembangunan irigasi perpompaan ditargetkan 641 unit di 16 kabupaten/kota dengan anggaran Rp98 miliar. Namun, hingga kini baru 70 unit atau sekitar 3,49 persen yang masuk tahap pengerjaan.
Sementara itu, irigasi perpipaan sebanyak 149 unit di 13 kabupaten/kota dengan anggaran Rp14 miliar telah mencapai progres sekitar 24 persen. Adapun 45 unit bangunan konservasi senilai Rp5,4 miliar masih dalam tahap persiapan.
Untuk jaringan irigasi tersier, dari target 300 unit dengan anggaran Rp30 miliar, progres baru sekitar 8 persen. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) sebanyak 106 unit senilai Rp11,6 miliar juga masih di kisaran 8 persen.
M. Nasir mengakui sebagian proyek masih dalam tahap awal, namun pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor.
“Kami optimis, dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, TNI, dan masyarakat, seluruh program ini dapat diselesaikan tepat waktu,” tegasnya.
Ia menambahkan, percepatan ini diharapkan tidak hanya memulihkan lahan terdampak, tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
“Target kami jelas, lahan kembali produktif dan petani kembali bangkit,” pungkasnya.
