Byklik.com | Jambi – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono memimpin Gerakan Tanam Padi Serentak yang dilaksanakan di 16 provinsi secara daring sebagai upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan produksi pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim.
Kegiatan ini dipusatkan di lokasi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Selasa, 21 April 2026, dan diikuti secara serentak oleh berbagai daerah di Indonesia.
Dalam arahannya, Sudaryono mendorong percepatan pemanfaatan lahan CSR di Provinsi Jambi agar segera produktif, dengan target 5.000 hektare lahan dapat langsung masuk ke dalam siklus tanam.
Wamentan yang akrab disapa Mas Dar itu menegaskan percepatan tanam menjadi langkah penting untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, khususnya ancaman El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pangan.
“Sekarang momen yang tepat. Selagi masih ada hujan, kita percepat tanam. Jika tanam lebih cepat, panen juga lebih cepat. Semakin banyak yang ditanam, semakin besar hasil panen,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program CSR tidak hanya terletak pada pencetakan lahan baru, tetapi juga pada pemanfaatan lahan tersebut secara optimal dan berkelanjutan.
Untuk mendukung percepatan tersebut, Kementerian Pertanian menurunkan penyuluh pertanian, Brigade Pangan, serta menyediakan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) agar proses tanam dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Di lapangan, proses tanam dilakukan secara serentak dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern seperti rice transplanter dan drone penabur benih maupun pupuk. Pendekatan ini juga menjadi solusi atas keterbatasan tenaga kerja di sektor pertanian.
“Pemanfaatan alsintan harus dimaksimalkan agar proses tanam lebih cepat dan efisien. Dengan dukungan penyuluh serta keterlibatan petani dan Brigade Pangan, kami pastikan lahan yang telah dicetak dapat segera ditanami dan memberikan hasil nyata,” kata Sudaryono.
Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air guna menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino. Berbagai sumber air diidentifikasi dan dimanfaatkan melalui penyediaan pompa, sumur bor, serta pemanfaatan air sungai.
“Benih bisa kita bantu, pupuk bisa kita sediakan. Namun, air dan hujan tidak bisa kita datangkan. Karena itu, manfaatkan waktu yang ada untuk segera tanam,” tegasnya.
Secara nasional, program CSR dilaksanakan di 19 provinsi dengan target seluruh lahan yang telah dicetak dapat segera masuk ke dalam siklus tanam guna memperkuat produksi padi secara berkelanjutan.
Pemerintah juga memastikan pengawalan di lapangan berjalan optimal agar pemanfaatan lahan tidak mengalami penundaan, sementara berbagai kendala teknis diselesaikan secara paralel.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris, memaparkan kondisi pertanian di daerahnya. Ia menyebutkan luas lahan baku sawah di Jambi mencapai 69.000 hektare, dengan lahan eksisting sekitar 54.000 hektare.
Pada 2025, program CSR telah mencakup penanaman sekitar 1.200 hektare, dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi 4.100 hektare.
Namun, produksi padi di Jambi saat ini baru mampu memenuhi sekitar 71 persen kebutuhan konsumsi daerah, sehingga masih terdapat kekurangan sekitar 29 persen untuk mencapai swasembada.
“Kami terus mendorong peningkatan luas tanam dan produksi, termasuk mengubah pola tanam petani agar dapat melakukan penanaman dua hingga tiga kali dalam setahun,” ujar Al Haris.
Ia optimistis, dengan dukungan pemerintah pusat melalui pembangunan irigasi dan bantuan sarana pertanian, Jambi mampu mencapai swasembada padi pada 2026.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga mengusulkan tambahan infrastruktur penunjang, seperti pembangunan irigasi, jalan usaha tani, serta mesin pengering padi, khususnya di wilayah Tanjung Jabung Timur.
“Kami siap mendukung ketahanan pangan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, antara lain Badan SDM Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP), pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta petani di lokasi pelaksanaan.***
