Byklik.com | Yogyakarta – Studi terbaru mengungkap paradoks pola makan masyarakat Indonesia: mampu membeli makanan sehat, tetapi justru lebih memilih makanan olahan tinggi gula, garam, dan lemak.
Temuan dalam jurnal Food Policy berjudul Healthy diets are affordable but often displaced by other foods in Indonesia menunjukkan bahwa persoalan gizi nasional bukan lagi semata soal daya beli, melainkan perilaku konsumsi.
Kepala Instalasi Gizi RSA UGM, Pratiwi Dinia Sari, menegaskan bahwa pilihan makanan masyarakat lebih dipengaruhi preferensi, kebiasaan, dan gaya hidup ketimbang faktor ekonomi.
“Pemilihan makanan tidak hanya soal kemampuan membeli, tetapi dipengaruhi kebiasaan, preferensi rasa, hingga lingkungan sosial,” ujarnya, Senin, 20 April 2026.
Ia menjelaskan, kebiasaan makan yang terbentuk sejak kecil menjadi faktor dominan yang sulit diubah saat dewasa.
“Jika sejak dini terbiasa dengan makanan tinggi gula dan lemak, maka preferensi itu akan terus terbawa hingga dewasa,” kata Dini.
Gaya hidup praktis turut memperparah kondisi. Masyarakat cenderung memilih makanan siap saji dibandingkan memasak sendiri, meski pilihan yang tersedia umumnya rendah serat dan tinggi lemak.
“Kebiasaan hidup praktis membuat konsumsi makanan jadi meningkat, sementara pilihan sehat seperti sayur dan buah semakin terpinggirkan,” ujarnya.
Akibatnya, konsumsi buah, sayur, dan kacang-kacangan masih rendah. Kondisi ini diperburuk oleh minimnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pangan bergizi.
Di sisi lain, dominasi makanan olahan berdampak langsung pada meningkatnya penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, dan diabetes.
“Bahkan saat ini kasus penyakit tidak menular sudah banyak ditemukan pada usia di bawah 40 tahun,” ungkap Dini.
Ia menilai edukasi gizi perlu diperkuat dengan pendekatan yang lebih adaptif, termasuk melalui media digital untuk menjangkau generasi muda.
“Edukasi melalui media sosial dengan pendekatan visual dan melibatkan influencer bisa lebih efektif,” katanya.
Namun, ia menegaskan edukasi saja tidak cukup tanpa dukungan kebijakan yang mengatur lingkungan pangan.
“Perlu regulasi seperti pelabelan gizi yang lebih sederhana agar masyarakat mudah menentukan pilihan makanan sehat,” pungkasnya.
