Byklik.com | Yogyakarta – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah mulai menekan perekonomian Indonesia melalui lonjakan harga energi, pelemahan rupiah, hingga ancaman inflasi impor yang berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026.
Dosen Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, Yudistira Hendra Permana, Ph.D, mengatakan situasi global saat ini lebih didominasi ketidakpastian dibanding konflik terbuka, sehingga sulit direspons oleh banyak negara.
“Yang kita hadapi sekarang itu bukan perang terbuka, tetapi situasi yang penuh ketidakpastian, di mana masing-masing pihak saling menekan tanpa benar-benar masuk ke konflik besar,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.
Menurutnya, tekanan global tersebut merambat ke dalam negeri melalui kenaikan biaya produksi, terutama pada sektor energi dan bahan baku, yang kemudian berdampak pada harga pangan dan kebutuhan pokok.
“Inflasi yang kita hadapi sekarang lebih banyak berasal dari sisi biaya, dari ongkos produksi yang meningkat, sementara daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih,” ungkapnya.
Kondisi ini, lanjut Yudistira, turut memengaruhi kepercayaan pelaku usaha. Dunia industri cenderung menahan ekspansi dan investasi karena tingginya ketidakpastian serta tekanan biaya yang belum mereda.
“Pelaku usaha melihat ke depan dengan cukup hati-hati karena tekanan biaya masih tinggi dan ketidakpastian belum mereda,” jelasnya.
Di sisi lain, ia menilai kebijakan ekonomi nasional masih cenderung berorientasi jangka pendek dan bersifat reaktif terhadap situasi yang berkembang.
“Sering kali yang dilakukan adalah memastikan kondisi tahun berjalan tetap aman, sementara perencanaan jangka panjang kurang mendapat perhatian,” tuturnya.
Ia juga menyoroti adanya pengaruh pertimbangan politik dalam pengambilan kebijakan ekonomi yang berpotensi meningkatkan risiko fiskal.
“Ketika kebijakan lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan politik, maka risiko fiskal menjadi lebih besar,” tegasnya.
Dampaknya mulai terasa pada sektor riil dan perbankan, di mana penyaluran kredit berpotensi melambat akibat meningkatnya risiko dan kehati-hatian lembaga keuangan.
“Perbankan akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, sehingga sektor riil ikut terdampak dan pertumbuhan ekonomi menjadi terbatas,” katanya.
Untuk menghadapi tekanan tersebut, Yudistira menekankan pentingnya komitmen pada kebijakan jangka panjang, terutama dalam pembangunan sumber daya manusia dan transformasi energi.
“Kalau kita ingin kuat dalam jangka panjang, maka komitmen pada pembangunan sumber daya manusia dan transformasi energi harus benar-benar dijalankan secara serius,” pesannya.
Ia menilai fondasi ekonomi Indonesia saat ini belum cukup kuat menghadapi krisis berlapis, sehingga diperlukan perbaikan struktural dan konsistensi kebijakan.
“Fondasi kita sebenarnya belum cukup kuat, sehingga respons yang dihasilkan sering kali belum optimal dan masih perlu banyak pembenahan,” pungkasnya.
