Byklik.com | Takengon – Wakil Bupati Aceh Tengah Muchsin Hasan melakukan monitoring perbaikan dua titik jalan amblas di Kecamatan Celala guna memastikan pekerjaan berjalan sesuai kebutuhan dan aman bagi masyarakat, Kamis, 26 Maret 2026.
Titik pertama berada di Kampung Blang Kekumur, ruas Jalan Genting Gerbang–Celala yang merupakan jalan nasional dan dikerjakan oleh mitra Kementerian Pekerjaan Umum, Adhi Karya. Kerusakan jalan mengharuskan pembukaan jalur baru yang melintasi lahan milik warga.
Reje Blang Kekumur, Adam Malik, menyebutkan pekerjaan sempat terkendala karena warga meminta pembayaran ganti rugi lahan terlebih dahulu.
“Masyarakat yang lahannya terpakai meminta penggantian uang terlebih dahulu sebelum pekerjaan dilanjutkan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Muchsin meminta masyarakat memberikan izin sementara agar pekerjaan bisa segera dilanjutkan demi keselamatan pengguna jalan.
“Kami memohon kerja sama masyarakat agar pengerjaan didahulukan. Senin nanti pihak BPJN dan KJPP akan datang untuk menilai lahan,” kata Muchsin.
Ia menegaskan, pemerintah daerah akan mengupayakan proses pembebasan lahan melalui koordinasi dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).
Sebelum menuju lokasi kedua, Muchsin juga menyalurkan bantuan 23 unit rice cooker kepada warga terdampak berat di Kampung Kuyun Uken melalui Baitul Mal.
Di lokasi tersebut, masyarakat turut mengusulkan perbaikan jembatan lama yang dinilai lebih layak digunakan dibanding jalur alternatif yang berada di atas lahan warga. Menanggapi hal itu, Muchsin langsung menginstruksikan Dinas PUPR untuk memperbaiki jembatan menggunakan armco.
Pada titik kedua, yakni jalan penghubung Kecamatan Pegasing dan Celala, kerusakan akibat longsor juga menyebabkan jalan amblas dan sulit dilalui.
Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah, Pijas Visara, mengatakan pihaknya akan melakukan normalisasi jalan serta membuka jalur baru pada bagian yang amblas.
“Nantinya jalan akan mengikuti aspal dasar agar lebih mudah dilalui, dan untuk bagian yang amblas akan dibuat lajur baru sehingga tidak membahayakan masyarakat,” ujarnya.
Monitoring tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten Perekonomian dan Pembangunan, staf ahli, perwakilan BPBD, serta sejumlah kepala dinas terkait.
