DALAM kunjungan ke Aceh Tamiang pada Idulfitri 1447 , Presiden Prabowo Subnianto mengatakan tidak ada pengungsi korban banjir yang tinggal di tenda. Pernyataan itu langsung menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk penyintas banjir sendiri.
Di berbagai platform media sosial, kita lihat korban banjir di Aceh Tamiang menyampaikan pesan menohon untuk Presiden Prabowo. Seorang ibu-ibu setengah menangis menyampaikan fakta mereka masih tinggal di tenda pengungsi dengan berbagai keterbatasan yang ada. Makan seadanya, listrik seadanya. “Kami kedinginan dan kehujanan,” isak perempuan itu di bawah tenda biru.
Lebih menohok lagi, perempuan itu mengingatkan Prabowo agar tidak menerima mentah-mentah laporan dari anak buah. Peringatan itu sudah berkali-kali di sampaikan banyak pihak, termasuk dalam berbagai kasus lain di seluruh Indonesia seperti makan bergizi gratis yang sudah menelan puluhan ribu korban pelajar keracunan.
Pola Presiden Prabowo yang menerima laporan “Asal Bapak Senang” lalu menyampaikannya ke publik, harus dihentikan. Harusnya ada disiplin verifikasi di lapangan dan itu sangat mudah dengan banyaknya unsur pemerintahan sampai tinggal terbawah. Presiden hanya membutuhkan anak buah yang jujur, berani melaporkan apa adanya meski menyakitkan. Bukan hanya dalam kejadian bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, melainkan dalam berbagai masalah bangsa.
Selain fakta di lapangan, data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyebutkan sampai menjelang lebaran, sekitar 2.000 warga Aceh Tamiang masih berstatus pengungsi dan masih ada yang tinggal di tenda. Data dari pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang lebih banyak lagi. Masalah ketidakseragaman data pengungsi sudah pernah disinggung media ini, beberapa waktu lalu.
Adanya laporan dari bawah kepada Presiden bahwa seluruh pengungsi sudah tidak tinggal di tenda, membuktikan ada sistem yang salah selama ini. Mustahil aparatur pemerintahan tidak tahu masih banyak pengungsi yang tinggal di tenda. Bukan hanya di Kabupaten Aceh Tamiang, tetapi juga di daerah terdampak lain di Aceh. Bahkan di Kabupaten Bireuen, pengungsi memilih mendirikan tenda di halaman kantor bupati sebagai praktik sarkastik, jika pemerintah memang peka.
Mengatakan masalah telah selesai ketika ribuan orang masih tidur di tenda bukan hanya keliru—tetapi juga menyakitkan.
Kita tidak sedang memperdebatkan niat, melainkan menuntut kepekaan. Sebab di balik setiap angka pengungsi, ada kehidupan yang terhenti: anak-anak yang kehilangan ruang belajar, orang tua yang kehilangan mata pencaharian, dan keluarga yang kehilangan rumah—bukan sekadar bangunan, tetapi tempat pulang.
Pemerintah tidak kekurangan data. Yang sering kurang adalah keberanian untuk menyampaikan kenyataan apa adanya.
Aceh hari ini bukan tentang “hampir 100 persen selesai”. Ia adalah tentang ribuan orang yang masih menunggu kepastian. Tentang tenda-tenda yang belum benar-benar hilang. Tentang negara yang belum sepenuhnya hadir.
Selama masih ada satu keluarga yang tidur di bawah terpal, maka klaim bahwa pengungsian telah berakhir bukanlah kabar baik—melainkan bentuk pengingkaran.[]
