ByKlik.com | Badung – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, mendorong percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik guna menekan beban subsidi energi yang setiap tahun membebani anggaran negara. Ia menyoroti besarnya subsidi sektor energi melalui BUMN yang nilainya hampir mencapai Rp120 triliun, dengan porsi terbesar dialokasikan untuk konsumsi bahan bakar minyak (BBM) seperti solar dan pertalite.
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang saat Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI bersama PT PLN (Persero) di Kabupaten Badung, Bali, Minggu, 22 Februari 2026. Menurutnya, ketergantungan terhadap BBM bersubsidi perlu diantisipasi melalui kebijakan jangka panjang yang mendorong peralihan ke energi yang lebih efisien.
“Subsidi BUMN kita hampir Rp120 triliun dan mayoritas digunakan untuk kendaraan, baik solar maupun pertalite. Salah satu opsinya adalah bagaimana masyarakat bisa beralih ke kendaraan listrik,” ujar Bambang.
Ia menilai perkembangan infrastruktur kendaraan listrik menunjukkan kemajuan signifikan. Jumlah Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) terus bertambah di berbagai daerah, termasuk kehadiran SPKLU mobile yang dinilai mampu menjawab kekhawatiran masyarakat terkait keterbatasan titik pengisian daya.
Namun demikian, Bambang menegaskan percepatan pembangunan SPKLU tidak bisa hanya bergantung pada PLN. Ia mendorong keterlibatan pihak swasta, termasuk pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas publik lainnya untuk menyediakan SPKLU.
“Kalau perlu kita himbau secara masif, seluruh mal wajib ada SPKLU. Awalnya memang harus dipancing dulu. Masyarakat selalu bertanya, ngisi di mana? Kalau infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh,” katanya.
Dari sisi biaya operasional, Bambang menyebut kendaraan listrik jauh lebih efisien dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak. Berdasarkan diskusinya dengan pelaku industri, biaya penggunaan kendaraan listrik diperkirakan sekitar Rp1.600 per kilometer, lebih rendah dibandingkan kendaraan BBM.
Selain itu, tren harga kendaraan listrik yang semakin terjangkau juga dinilai menjadi faktor pendorong adopsi. Jika sebelumnya harga mobil listrik berada di atas Rp1 miliar, kini sudah tersedia model dengan kisaran Rp400 juta hingga Rp200 juta-an.
Bambang menegaskan Komisi XII DPR RI akan mendorong penyusunan regulasi yang lebih tegas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk melalui skema pajak dan dukungan fiskal lainnya. “Yang paling penting, negara tidak terus-menerus memposisikan APBN untuk konsumsi BBM. Kita harus berani beralih ke energi yang lebih efisien dan berkelanjutan,” pungkas politisi Fraksi Gerindra tersebut.
