ByKlik.com | Jakarta — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan ketersediaan ikan nasional berada dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan hingga perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini diambil guna menjamin masyarakat mendapatkan pasokan protein dengan harga yang tetap stabil.
Kepastian tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (3/2/2026).
“Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan bahwa ketersediaan ikan di seluruh sentra konsumsi utama berada dalam status aman,” ujar Menteri Trenggono di hadapan anggota dewan.
Dalam paparannya, Menteri Trenggono mengungkapkan bahwa KKP telah menyiapkan berbagai langkah strategis. Untuk periode Januari hingga Maret 2026, produksi ikan nasional diproyeksikan mencapai 3,57 juta ton. Angka tersebut dikontribusikan oleh dua sektor utama, yakni perikanan budi daya sebesar 2,05 juta ton dan perikanan tangkap sebesar 1,52 juta ton.
“KKP berkomitmen penuh untuk memastikan kebutuhan protein hewani masyarakat, khususnya dari sektor perikanan, dapat terpenuhi dengan baik dan dengan harga yang terjangkau,” tegasnya.
Selain menggenjot produksi, KKP juga melakukan pemantauan ketat di delapan kota besar yang menjadi sentra konsumsi nasional. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa status ketersediaan ikan secara nasional saat ini masuk dalam kategori aman.
Sebagai langkah mitigasi untuk mencegah lonjakan harga, KKP mengoptimalkan pemanfaatan stok di cold storage (gudang beku) serta meningkatkan distribusi hasil perikanan budi daya. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan pasokan di daerah-daerah yang mengalami lonjakan permintaan.
“Kami memastikan distribusi antarwilayah tetap berjalan lancar untuk menjaga keseimbangan pasokan di tingkat konsumen,” tambah Menteri Trenggono.
Upaya KKP ini mendapat apresiasi dari pihak legislatif. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati (Titiek Soeharto), menyambut baik kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan menjelang hari besar keagamaan. Namun, ia juga memberikan catatan penting mengenai koordinasi instansi.
“Komisi IV DPR meminta pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga guna menjamin kelancaran distribusi pangan,” ungkap Titiek Soeharto. []
