ByKlik.com | Lhokseumawe — Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dr. Drs. Imran, di Jakarta, Rabu, 4 Februari 2026, guna mempercepat penataan kawasan kumuh serta pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pertemuan tersebut memfokuskan pembahasan pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan pembangunan hunian tetap (Huntap) yang dinilai mendesak untuk meningkatkan kualitas permukiman di Kota Lhokseumawe.
Sayuti menegaskan, koordinasi langsung dengan pemerintah pusat diperlukan agar program penanganan permukiman kumuh tidak berjalan parsial dan benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Audiensi ini kami lakukan untuk menyelaraskan rencana penataan kawasan kumuh, pembangunan BSPS, dan hunian tetap agar pelaksanaannya di Kota Lhokseumawe lebih terarah dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Sayuti.
Ia menekankan bahwa penanganan kawasan kumuh bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup warga, termasuk akses terhadap hunian yang sehat, aman, dan layak.
Sementara itu, Dirjen Perumahan Perdesaan Imran menyambut baik langkah proaktif Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, dukungan data yang akurat dan kesiapan lahan menjadi faktor penting agar intervensi program BSPS dan Huntap dapat segera direalisasikan.
Audiensi tersebut juga dihadiri Direktur Utama PT Pembangunan Lhokseumawe (PTPL), Habibillah, yang turut mendukung upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan bagi masyarakat.
Melalui koordinasi ini, Pemko Lhokseumawe berharap alokasi program perumahan dari pemerintah pusat dapat diperluas sehingga penanganan kawasan kumuh di wilayah kota tersebut dapat dilakukan lebih sistematis dan berkelanjutan.
