ByKlik.com | Jakarta — Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mendesak percepatan penyelesaian sejumlah nota kesepahaman (MoU) yang belum tuntas dalam kerja sama Indonesia–Uni Emirat Arab (UEA), termasuk persoalan teknis yang dinilai menghambat realisasi kerja sama konkret kedua negara. Salah satu sorotan utama adalah pengenaan pajak terhadap hibah UEA, seperti pembangunan rumah sakit yang telah diserahkan pada 2024 dan direncanakan diresmikan pada 2025.
“Ini hibah. Orang sudah membantu, kok masih dikenakan pajak. Ini harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak agar hibah tidak dibebani pajak,” tegas Utut saat wawancara dengan Parlementaria bersama Duta Besar UEA untuk Indonesia H.E. Abdulla Salem Obaid AlDhaheri di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Selasa, 27 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi I DPR RI juga membahas penguatan kerja sama bilateral serta menggali pengalaman UEA dalam membangun negara. Utut menilai kemajuan pesat UEA sejak merdeka pada 1971 tidak terlepas dari soliditas tujuh emirat yang bersatu dan saling berlomba dalam pembangunan positif.
Ia menyoroti sektor pariwisata UEA yang mampu menarik sekitar 60 juta wisatawan per tahun sebagai contoh keberhasilan yang dapat dipelajari Indonesia. “Banyak hal yang bisa kita pelajari dan saling bertukar pengalaman,” ujarnya.
Utut juga menegaskan eratnya hubungan Indonesia–UEA yang tercermin dari intensitas kunjungan pimpinan negara. Presiden Joko Widodo tercatat tujuh kali berkunjung ke UEA, sementara Presiden Prabowo Subianto telah melakukan tiga kunjungan dalam waktu sekitar satu tahun tiga bulan. “Ini sinyal hubungan kedua negara akan semakin kuat ke depan,” katanya.
Sementara itu, Dubes UEA Abdulla Salem Obaid AlDhaheri menyampaikan bahwa kunjungannya ke DPR RI memiliki arti khusus karena 2026 menandai 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia–UEA sejak 1976. Ia menegaskan komitmen UEA untuk terus memperkuat kolaborasi di berbagai sektor, termasuk investasi di IKN Nusantara.
Dubes AlDhaheri juga mengungkapkan peningkatan signifikan kerja sama ekonomi kedua negara. Dalam lima tahun terakhir, nilai perdagangan dan investasi meningkat dari sekitar 1,9 miliar dolar AS menjadi 5,5 miliar dolar AS, didukung implementasi perjanjian Indonesia–UEA CEPA (SIPA).
Pertemuan ditutup dengan undangan Dubes UEA kepada pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI untuk berbuka puasa bersama pada bulan Ramadan, yang diharapkan menjadi momentum lanjutan untuk menindaklanjuti berbagai isu strategis bilateral.
