Berita Utama

Usai Longsor Maut, Mendagri Minta Relokasi Warga Segera

Avatar
×

Usai Longsor Maut, Mendagri Minta Relokasi Warga Segera

Sebarkan artikel ini
Mendagri mendorong percepatan relokasi warga serta penguatan tata ruang di daerah rawan bencana sebagai langkah pencegahan jangka panjang, di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat (Jabar), Minggu 25 Januari 2026. [Foto: Kemendagri]

ByKlik.com | Cisarua — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan relokasi warga dari kawasan rawan longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, tidak bisa ditunda lagi menyusul bencana longsor yang menewaskan warga dan masih menyisakan korban hilang

Penegasan itu disampaikan Mendagri saat meninjau langsung lokasi longsor, Minggu, 25 Januari 2026. Menurutnya, wilayah tersebut tidak lagi layak dihuni karena memiliki tingkat kerawanan tinggi dan berpotensi mengalami longsor berulang.

“Ini tidak bisa ditempati lagi. Relokasi harus dilakukan demi keselamatan warga,” kata Tito.

Ia menyebut longsor dipicu kombinasi hujan deras dan kondisi struktur tanah yang gembur, sehingga tidak mampu menahan beban. Kerentanan itu diperparah oleh perubahan fungsi vegetasi di kawasan perbukitan, di mana tanaman berakar kuat banyak digantikan tanaman hortikultura.

Baca Juga  Presiden Prabowo Anugerahkan Pangkat Istimewa kepada 11 Purnawirawan TNI

“Tanaman pelindung yang akarnya menancap ke dalam sudah banyak berganti dengan tanaman hortikultura. Ini membuat tanah sangat rentan ketika hujan deras,” ujarnya.

Selain relokasi, Mendagri menekankan perlunya reboisasi sebagai langkah pemulihan jangka panjang. Ia meminta kawasan terdampak ditanami kembali dengan vegetasi berakar kuat guna memperkuat struktur tanah dan mencegah bencana susulan.

“Kalau tidak direboisasi dan warga kembali ke sini, longsor bisa terulang,” tegasnya.

Baca Juga  Twitter Memiliki Saingan baru yaitu sebuah Platform yang dibuat oleh Meta

Dalam penanganan jangka pendek, pemerintah memprioritaskan pencarian korban yang masih hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak. Mendagri mengapresiasi keterlibatan pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan pemerintah pusat dalam penanganan darurat.

Lebih lanjut, Tito menilai peristiwa ini menjadi peringatan keras bagi daerah lain di Indonesia. Ia meminta seluruh kepala daerah memperkuat tata ruang dan melakukan pemetaan wilayah rawan bencana secara nasional untuk mengantisipasi risiko hidrometeorologi.

“Setiap bupati, wali kota, dan gubernur harus memetakan daerah rawan. Jangan sampai bencana berulang karena tata ruang diabaikan,” tandasnya.