Byklik.com | Banda Aceh — Pemerintah Aceh menargetkan produksi gabah pada 2025 tembus 1,6 juta ton atau lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu 1,4 juta ton. Target ini menempatkan Aceh di peringkat 8 lumbung pangan nasional.
Di tengah meningkatnya target produksi, luas lahan pertanian terus menyusut di 22 dari 23 kabupaten dan kota di Aceh. Satu-satunya daerah yang terbebas dari penyusutan lahan adalah Kota Sabang karena daerah tersebut tidak memiliki area persawahan.
Kondisi ini dinilai sebagai salah satu penghambat tercapainya target produski gabah untuk mendukung swasembada pangan secara nasional. Selain itu, gejala penyusutan lahan pertanian karena beralih fungsi atau tidak digarap, harus diantisipasi dengan serius oleh Pemerintah Aceh karena berdampak luas terhadap kestabilan ekonomi dan sosial.
“Berkurangnya lahan sawah jadi ancaman besar terhadap swasembada pangan ke depan. Jika tidak ditangani dengan kebijakan tepat dan implementasi serius, Aceh akan menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan sosial,” papar pengamat pertanian dari Universitas Malikussaleh Aceh, Dr Laila Nazirah, Selasa 15 April 2025.
Menurutnya, penyusutan lahan akan berdampak terhadap kemandirian pangan dan Indonesia, termasuk Aceh, karena tak bisa lepas dari impor.
“Dampak langsung dari alih fungsi lahan sawah produktif adalah pada turunnya jumlah produksi beras. Beras ‘kan komoditas utama dalam swasembada pangan di Indonesia. Semakin sedikit lahan subur yang tersedia, maka semakin rendah produksi beras. Ini jelas akan berpengaruh terhadap ketahanan dan swasembada pangan,” lanjut Laila menjawab pertanyaan Byklik.com.
Ketika ditanya target swasembada pangan masih realistis dicapai dalam kondisi keterbatasan lahan seperti sekarang, Laila Nazirah mengingatkan Pemerintah Aceh tak boleh berhenti berupaya. Pemerintah diharapkan menyadarkan masyarakat tani dan semua sektor untuk mengoptimalkan hasil produksi.
Sementara untuk membuka lahan sawah baru membutuhkan waktu lama agar bisa menjadi lahan sawah produktif. Di samping itu, sangat diperlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat tani dan swasta untuk melindungi dan mempertahankan lahan pertanian, khususnya lahan sawah produktif.
“Bila saling berkolaborasi, target ketahanan pangan berkelanjutan akan terjaga,” lanjut dosen yang banyak meneliti tentang padi varietas lokal.
Ia mengingatkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. “Keberadaan regulasi itu membutuhkan kerja sama semua pihak untuk mengimplementasikannya di lapangan,” papar Laila yang mengharapkan pemerintah tegas menekan alih fungsi lahan produktif.
Upaya cepat untuk mencapai target swasembada pangan di tengah kondisi di atas, menurut Laila, membutuhkan program intensifikasi dengan mengoptimalkan lahan yang tersisa dengan penggunaan benih unggul yang berpotensi produksi tinggi, resisten terhadap kondisi lingkungan abiotik dan biotik.
Kemudian penerapan teknologi modern seperti pertanian presisi, drone, dan irigasi tetes juga bisa dilakukan, serta pemupukan berimbang dan pemberian pupuk organik. “Terakhir pola tanam intensif yaitu penanaman tiga kali dalam setahun,” jelasnya.
Selain alih fungsi lahan, laju pertumbuhan penduduk juga menjadi penyebab penyusutan lahan persawahan. Laju pertumbuhan penduduk periode 2020 – 2024 rata-rata sebesar 1,3 persen setiap tahun (BPS, 2025). Hal ini sangat berpengaruh terhadap kebutuhan lahan untuk menunjang kehidupan masyarakat.
“Kebutuhan lahan untuk area pemukiman dan perkantoran biasanya memerlukan luasan cukup. Akibatnya, lahan pertanian yang menjadi korban,” pungkas Laila Nazirah.[]
