ByKlik.com | Jakarta — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan keberlanjutan anggaran pendidikan melalui penguatan kebijakan afirmatif pada tahun 2026, termasuk perluasan Program Indonesia Pintar (PIP) hingga jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) sebagai bagian dari program Wajib Belajar 13 Tahun.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan, perluasan PIP tersebut menyasar lebih dari 19 juta murid guna menjamin akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu sekaligus menekan angka putus sekolah sejak usia dini.
“Tahun 2026 PIP akan diperluas hingga jenjang TK untuk mendukung Wajib Belajar 13 Tahun dan memastikan keberlanjutan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan,” kata Suharti di Jakarta, Jumat, 23 Januari 2026.
Selain PIP, Kemendikdasmen juga mengalokasikan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Dasar dan Menengah (ADEM) bagi 5.519 murid jenjang SMA/SMK yang berasal dari daerah khusus, Orang Asli Papua (OAP), serta anak pekerja migran Indonesia di Malaysia dan Arab Saudi.
Menurut Suharti, beasiswa ADEM ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, dan kesetaraan layanan pendidikan bagi peserta didik yang menghadapi hambatan geografis dan ekonomi.
Kemendikdasmen juga melanjutkan fasilitasi pendidikan afirmasi dan inklusif melalui pembinaan dan bantuan bagi Community Learning Center (CLC) di Malaysia serta pengembangan pendidikan jarak jauh. Program ini menargetkan 771 lembaga pendidikan dengan jangkauan lebih dari 21.500 murid.
Berdasarkan capaian tahun 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan PIP kepada lebih dari 19 juta murid dan Beasiswa ADEM kepada 4.616 murid. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga efektivitas dan kualitas penyaluran bantuan pendidikan tersebut.
“Kemendikdasmen akan terus memperkuat penyaluran beasiswa dan bantuan pendidikan agar tepat sasaran dan berdampak langsung pada peningkatan mutu layanan pendidikan,” ujar Suharti.
Kebijakan afirmatif tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan visi Pendidikan Bermutu untuk Semua melalui penggunaan anggaran pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
