Byklik.com | Banda Aceh – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat koordinasi (Rakor) pemulihan Aceh pascabencana bersama Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana (Galapana) DPR RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas Rehab Rekon) Pemerintah. Rakor ini digelar di Hotel Daka, Banda Aceh, Sabtu, 10 Januari 2026.
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya, dengan agenda utama mendengarkan laporan perkembangan serta memastikan penanganan pascabencana berjalan lebih terfokus, terkoordinasi, dan berskala nasional.
Rakor dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKB, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Wakil Ketua Komisi IV dan Komisi V DPR RI, anggota Komisi VI DPR RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Sosial, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Wakil Kepala BPKP, Wakil Kepala Badan Pengelola BUMN, Sekretaris Utama BNPB, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Wakil Kepala Satgas III, serta jajaran Pemerintah Aceh.
Dalam rakor tersebut, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyampaikan sejumlah masukan terkait mekanisme kerja Satgas Rehab Rekon. Ia menilai penguatan kewenangan dan koordinasi sangat diperlukan agar percepatan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih optimal.
Menurut Fadhlullah, hingga saat ini masih terdapat beberapa sektor yang membutuhkan kejelasan postur anggaran, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas pendidikan serta sektor-sektor terdampak lainnya. Ia berharap mekanisme kerja satgas dapat diperkuat agar proses pemulihan berlangsung lebih cepat, terukur, dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa hasil koordinasi Satgas DPR RI akan disinergikan dan diserahkan kepada Satgas Pemerintah untuk ditindaklanjuti dan dieksekusi di lapangan.
Ia menekankan pentingnya forum koordinasi sebagai wadah penyamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemegang anggaran, pendataan, hingga pelaksana teknis. Melalui koordinasi yang solid, diharapkan seluruh program pemulihan pascabencana dapat berjalan sesuai target dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Aceh.***
