Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai serangan Israel terhadap Iran sebagai eskalasi serius yang berpotensi mengguncang stabilitas keamanan Timur Tengah dan memicu dampak global, termasuk terhadap ekonomi dan ketahanan energi Indonesia.
“Eskalasi ini tidak hanya berdampak pada kawasan, tetapi juga bisa memperluas spektrum krisis secara global,” ujar Amelia dalam keterangan tertulis Rabu, 4 Maret 2026.
Menurutnya, konflik terbuka antara dua kekuatan regional tersebut berisiko menyeret aktor-aktor global lain dan memperbesar potensi konfrontasi. Ia pun meminta pemerintah tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan mengedepankan diplomasi dan hukum internasional.
“Indonesia harus berperan aktif mendorong deeskalasi dan dialog guna mencegah konflik meluas,” tegas legislator Fraksi Partai NasDem itu.
Dari sisi ekonomi, Amelia mengingatkan potensi gangguan distribusi energi global, terutama melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz, dapat memicu lonjakan harga minyak dunia. Ia mengutip data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2025 yang mencatat sekitar 30,39 persen kebutuhan minyak mentah untuk kilang BBM nasional masih bergantung pada impor.
“Kenaikan harga energi akan berimplikasi pada beban fiskal negara, tekanan inflasi, serta meningkatnya biaya produksi dan distribusi barang di dalam negeri,” jelasnya.
Selain ancaman terhadap stabilitas fiskal, ia juga menyoroti potensi tekanan pada nilai tukar rupiah dan arus investasi akibat meningkatnya ketidakpastian global. Dari sisi keamanan, situasi yang memanas di Timur Tengah dinilai dapat memicu polarisasi opini publik di dalam negeri yang harus dikelola melalui komunikasi yang akurat dan terukur.
Amelia mendesak pemerintah segera mengamankan rantai pasok energi nasional, khususnya jalur maritim Indonesia, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian guna memastikan ketahanan energi. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi cadangan strategis dan diversifikasi sumber pasokan energi.
Di sisi lain, ia meminta langkah kontinjensi yang jelas untuk melindungi warga negara Indonesia di kawasan terdampak, termasuk respons diplomatik cepat jika situasi memburuk.
Pada level internasional, ia mendorong Kementerian Luar Negeri untuk mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil peran mediasi aktif demi mencegah konflik meluas.
“DK PBB memiliki mandat menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Langkah diplomatik yang tegas dan kolektif menjadi krusial agar eskalasi tidak berkembang menjadi konflik regional yang lebih destruktif,” pungkasnya.
