Byklik.com | Banda Aceh – Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan instansi terkait untuk mempercepat penanganan pascabencana.
Langkah ini dilakukan guna memastikan masyarakat terdampak dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan aman, nyaman, dan bermartabat.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi evaluasi progres penanganan bencana dan kesiapan menyambut bulan suci Ramadan di Banda Aceh, Senin, 16 Februari 2026.
Pemerintah Aceh memprioritaskan pemindahan pengungsi dari tenda darurat ke hunian sementara (huntara) yang dinilai lebih layak.
Dalam arahannya, M. Nasir menegaskan bahwa kepastian tempat tinggal dan stabilitas kebutuhan pokok menjadi prioritas menjelang Ramadhan. Saat ini, sebanyak 6.060 unit huntara telah dibangun. Namun, sebagian warga masih bertahan di tenda darurat.
“Tidak boleh ada masyarakat yang tidak memiliki kepastian tempat tinggal. Saya minta percepat relokasi dari tenda ke huntara yang representatif. Hunian bukan sekadar tempat berteduh, tetapi menyangkut martabat dan perlindungan warga,” ujar M. Nasir.
Selain pembangunan huntara, pemerintah telah merampungkan 104 unit hunian tetap (huntap) di Aceh Utara. Bagi warga yang masih menunggu pembangunan, pemerintah memastikan penyaluran Dana Tunggu Harian (DTH) sebesar Rp600.000 per orang tetap dilanjutkan.
Terkait logistik, Sekda mengingatkan agar tidak terjadi tumpang tindih anggaran antara APBA, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Kementerian Sosial. Ia meminta pendistribusian bantuan dilakukan berbasis data terverifikasi dan diperbarui secara berkala.
“Hindari pemborosan anggaran. Koordinasi antara BPBA, Dinas Sosial, dan pemerintah kabupaten/kota harus intensif. Pastikan tidak ada wilayah terdampak yang luput dari distribusi logistik,” katanya.
Di sektor kesehatan, dari total 309 puskesmas di Aceh, sebanyak 307 unit telah kembali beroperasi. Pemerintah diminta memperkuat layanan kesehatan hingga tiga bulan ke depan, khususnya di Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Gayo Lues. Layanan trauma healing bagi anak-anak dan perempuan juga menjadi perhatian.
Pada sektor pendidikan, pembangunan sekolah darurat di 13 lokasi telah mencapai progres 75 persen. Sekda menginstruksikan agar kebutuhan dasar siswa, seperti buku dan seragam, segera dipenuhi melalui koordinasi dengan Dinas Sosial.
Pemerintah Aceh juga menargetkan seluruh akses jalan desa kembali normal dalam satu bulan mendatang. Pembangunan jembatan Bailey diprioritaskan dan ditargetkan rampung pada Juli 2026.
Sementara itu, Irigasi Jambo Aye mulai diuji alir untuk mengairi 7.000 hektare sawah pada akhir Februari 2026. Upaya ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi petani.
Mengantisipasi potensi kenaikan harga bahan pokok, pemerintah akan menggelar operasi pasar. Sekda juga menyatakan akan menyurati PLN pusat untuk mengusulkan kebijakan penggratisan listrik selama tiga bulan bagi warga terdampak bencana.
“Kebijakan ini penting untuk meringankan beban masyarakat sekaligus menekan potensi inflasi,” ujarnya.
Merespons peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi hujan lebat hingga 25 Februari 2026, Sekda meminta tim SAR tetap siaga 24 jam serta memperkuat langkah mitigasi berdasarkan pengalaman penanganan bencana sebelumnya.
Pemerintah Aceh berharap seluruh langkah percepatan tersebut dapat memastikan masyarakat terdampak pulih lebih cepat dan menyambut Ramadhan dalam kondisi yang lebih baik.***
