ByKlik.com | Jakarta — Penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di Sumatra masih menyisakan pekerjaan besar, terutama pada sektor pendidikan. Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, Senin, 19 Januari 2026 mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pendidikan agar proses belajar mengajar dapat segera berjalan normal.
Hetifah menegaskan, perbaikan sekolah rusak, penyediaan ruang kelas darurat, serta fasilitas belajar dan bermain anak di kawasan hunian sementara (huntara) harus menjadi prioritas. Menurutnya, hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak boleh terhenti akibat bencana.
Berdasarkan data sementara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) per 14 Januari 2026, tercatat sebanyak 4.639 satuan pendidikan terdampak bencana di tiga provinsi tersebut. Dari jumlah itu, 4.440 sekolah atau sekitar 96 persen sudah dapat digunakan kembali. Rinciannya, 122 sekolah melaksanakan pembelajaran di tenda dan 31 sekolah menumpang di fasilitas lain.
Sementara itu, sebanyak 199 sekolah masih dalam tahap pembersihan. Bencana juga berdampak pada 59.397 guru dan 683.259 siswa yang aktivitas belajarnya terganggu. Tingkat kerusakan sekolah meliputi 1.529 sekolah rusak sedang, 1.225 rusak berat, 1.642 rusak ringan, serta 180 sekolah rusak total.
“Dalam situasi darurat, keselamatan menjadi prioritas utama. Namun, hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh terabaikan,” ujar Hetifah.
Ia mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam penanganan bencana, termasuk di sektor pendidikan. Hingga kini, pemerintah telah melakukan pembersihan terhadap 4.182 satuan pendidikan, mendirikan 153 tenda, menyediakan 160 ruang kelas darurat, serta menyalurkan 27.000 paket perlengkapan belajar kepada siswa terdampak.
Selain itu, pemerintah juga menyalurkan tunjangan khusus sebesar Rp2 juta kepada 16.467 guru dan tenaga kependidikan, dengan total anggaran mencapai Rp32,9 miliar.
Meski demikian, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi mencatat masih banyak wilayah yang membutuhkan penanganan lanjutan akibat timbunan lumpur, kerusakan infrastruktur pendukung, serta fasilitas pendidikan yang hancur.
Komisi X DPR RI mendesak Kemendikdasmen untuk segera menindaklanjuti data kebutuhan yang ada dan mempercepat proses rehabilitasi serta rekonstruksi sekolah di wilayah terdampak. Setiap huntara juga diminta dilengkapi fasilitas pendidikan yang memadai, termasuk ruang kelas darurat dan area bermain anak.
