ByKlik.com | Jakarta — Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan kinerja ekspansif pada awal 2026. Hingga Januari 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp227 triliun atau tumbuh 25,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Suahasil menegaskan akselerasi belanja tersebut diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2026, terutama melalui penguatan konsumsi rumah tangga dan percepatan investasi infrastruktur. “Percepatan belanja ini adalah bentuk dukungan APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat secara langsung,” ujarnya dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Senin, 23 Februari 2026.
Dari total belanja tersebut, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat Rp131,9 triliun. Kenaikan signifikan terjadi pada pos bantuan sosial (bansos) dan belanja barang. Realisasi bansos mencapai Rp9,5 triliun, melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan Januari 2025 sebesar Rp4,1 triliun, dipicu percepatan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan I.
Program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) juga mencatat lonjakan tajam. Pada Januari 2026, realisasinya mencapai Rp19,5 triliun, jauh melampaui capaian Januari 2025 yang masih Rp45 miliar. Hingga 21 Februari 2026, program tersebut telah menjangkau 60,24 juta penerima melalui 23.678 Satuan Pelayanan Perangkat Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Di sektor pendidikan, pemerintah merealisasikan anggaran Rp56,5 triliun dari total pagu Rp769,1 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, tunjangan profesi guru dan dosen, serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tahun ini, pemerintah juga menargetkan pembangunan 104 sekolah rakyat baru dan revitalisasi hampir 12.000 sekolah dengan anggaran Rp17,6 triliun.
Sementara itu, belanja infrastruktur mendapat pagu Rp434,8 triliun pada 2026. Fokus diarahkan pada penguatan swasembada pangan, energi, dan konektivitas melalui pembangunan bendungan, jaringan irigasi, cetak sawah, serta pembangunan jalan dan jembatan oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
Untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, pemerintah telah mencairkan Rp22,7 triliun kepada Perum Bulog per 31 Januari 2026 guna mendukung penyerapan gabah dan beras petani.
Di sisi lain, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp95,3 triliun. Pemerintah juga memberikan relaksasi penyaluran untuk daerah terdampak bencana di wilayah Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta menyiapkan tambahan alokasi Rp10,65 triliun yang akan dicairkan bertahap mulai akhir Februari 2026.
Dengan belanja yang tumbuh agresif di awal tahun, pemerintah optimistis APBN 2026 mampu menjadi instrumen stabilisasi sekaligus akselerator pertumbuhan ekonomi nasional.
