Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI, Ratih Megasari Singkarru, mengkritik keras adanya sekolah di wilayah terdampak bencana yang tetap memaksakan pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS). Kritik itu ia sampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 8 Desember 2025.
Ratih mengaku prihatin atas laporan bahwa sejumlah sekolah tetap menyelenggarakan ujian, sementara para guru masih berkutat membersihkan lumpur di ruang kelas dan banyak siswa kehilangan seragam serta buku akibat bencana. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan kurangnya empati terhadap kondisi darurat yang tengah dialami warga.
“Sekolah bukan mesin administrasi. Sekolah adalah ruang kemanusiaan, tempat anak belajar merasakan, memahami, dan bertindak. Ketika sekolah kehilangan empati, maka ia kehilangan tujuan keberadaannya,” ujar Ratih.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu meminta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengadopsi pendekatan sekolah darurat seperti model Sekolah Sukma Bangsa, yang meniadakan ujian konvensional dan menjadikan pengalaman menghadapi bencana sebagai bagian dari pembelajaran kehidupan. Ia mendesak pemerintah menerbitkan instruksi tegas kepada dinas pendidikan daerah agar menghentikan obsesi pada angka rapor dan target kurikulum yang kaku selama masa pemulihan.
Selain itu, Ratih juga menyoroti kondisi para pendidik yang turut menjadi korban. Ia meminta pemerintah memberikan kebijakan afirmasi agar tunjangan sertifikasi guru tetap dicairkan secara penuh, meski jam mengajar mereka tidak terpenuhi akibat kerusakan gedung sekolah.
“Jangan sampai mereka kena musibah, tunjangannya terpotong pula karena aturan administrasi,” pungkasnya.***
