Byklik.com | Jakarta — Pemerintah menambah 280 unit layanan internet satelit Starlink untuk mempercepat pemulihan jaringan komunikasi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, seiring beralihnya lebih dari separuh daerah terdampak ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan penambahan Starlink dilakukan untuk menjangkau daerah-daerah yang jaringan komunikasinya belum sepenuhnya pulih akibat bencana hidrometeorologi.
“Untuk daerah yang belum pulih jaringan komunikasinya, saat ini kami menambahkan 280 unit Starlink. Bersamaan dengan itu, percepatan pemulihan jaringan komunikasi terus dilakukan,” ujar Pratikno di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Ia menyebutkan, jaringan komunikasi di 14 kabupaten/kota yang tersebar di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar) kini telah kembali berfungsi normal.
Selain komunikasi, pemerintah juga terus mempercepat pemulihan layanan dasar lainnya, termasuk kelistrikan dan penyediaan air bersih. Berbagai bantuan seperti genset, mobil penjernih air, truk tangki air, sumur siap pakai, toilet darurat, serta peralatan pendukung lainnya terus dikirim dan diperluas pengoperasiannya di lapangan.
Hingga Senin (29/12), lebih dari separuh wilayah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut telah beralih dari fase tanggap darurat ke fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi.
Di Provinsi Aceh, tujuh kabupaten/kota telah memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, sementara 11 kabupaten/kota lainnya masih memperpanjang status tanggap darurat. Di Sumatra Utara, delapan kabupaten/kota telah masuk tahap transisi, sedangkan delapan daerah lainnya masih berada dalam fase tanggap darurat.
Sementara itu, di Sumatra Barat tercatat 10 kabupaten/kota telah memasuki fase transisi rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan tiga kabupaten/kota lainnya masih berstatus tanggap darurat.
Pratikno menjelaskan, perpanjangan masa tanggap darurat di sejumlah daerah dilakukan agar pemerintah daerah dan masyarakat memiliki kesiapan yang lebih matang sebelum memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Daerah yang memperpanjang status tanggap darurat bertujuan agar wilayah-wilayah tersebut lebih siap masuk ke fase rehabilitasi dan rekonstruksi,” tuturnya.
