ByKlik.com | Banda Aceh — Pemerintah melalui Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam, Tito Karnavian, memperkuat strategi komunikasi publik dalam penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah pembentukan media center khusus untuk memastikan transparansi informasi kepada masyarakat.
Mendagri Tito menjelaskan bahwa pusat informasi ini bertujuan agar publik mendapatkan akses data yang akurat mengenai perkembangan penanganan di lapangan. Selain pusat komando di Jakarta, sebuah media center mandiri akan didirikan di Banda Aceh untuk menyoroti progres pemulihan di wilayah tersebut secara spesifik.
Pemerintah telah menyusun jadwal rutin untuk menyampaikan informasi kepada awak media dan masyarakat melalui dua skema utama, yakni Daily Briefing yang dilakukan setiap hari pukul 10.00 hingga 11.00 WIB di media center Kemendagri, Jakarta. Agenda ini akan memaparkan hasil kerja lintas kementerian dan lembaga pada hari sebelumnya.
Kemudian Weekly Briefing menyajikan laporan mingguan yang akan disampaikan langsung oleh para menteri atau pejabat tinggi secara bergiliran untuk memaparkan progres signifikan dari setiap sektor.
“Kami akan memastikan informasi yang disampaikan bukan hanya berita buruk, tetapi juga berita baik mengenai apa yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani bencana,” ujar Tito di Banda Aceh, Sabtu (10/1/2026).
Meskipun penanganan mencakup wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Tito menekankan bahwa Aceh mendapatkan perhatian khusus karena dampak bencana yang cukup masif. Hal ini menjadi alasan kuat dibentuknya media center terpisah di provinsi tersebut.
“Meskipun Sumatera Barat dan Sumatera Utara juga penting, dampak bencana di Aceh cukup besar, sehingga perlu ada perhatian khusus,” tambah Tito.
Informasi berkala di Aceh nantinya akan melibatkan pejabat daerah senior, seperti Gubernur atau Wakil Gubernur, guna memastikan akuntabilitas mengenai apa yang telah dikerjakan, apa yang sedang berjalan, serta rencana tindak lanjut ke depan.
Selain pusat informasi, pemerintah menyiagakan dua posko utama sebagai jantung pengendalian situasi, yakni Posko Kemendagri (Jakarta) yang berfungsi sebagai pusat koordinasi strategis antarkementerian dan lembaga di tingkat pusat. Sementara Posko Banda Aceh berfungsi sebagai pusat kendali lapangan yang beroperasi selama 24 jam dengan tim gabungan lintas instansi untuk memantau situasi terkini di daerah terdampak.
Melalui integrasi antara posko kendali dan media center ini, pemerintah berharap penanganan bencana tidak hanya berjalan efektif secara teknis, tetapi juga terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat luas demi menjaga transparansi publik. []
