ByKlik.com | Jakarta — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Juda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode 2024–2029. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.
Pengangkatan Juda Agung tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan Wakil Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih Periode 2024–2029. Surat keputusan tersebut dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.
Dalam prosesi pelantikan, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan Wakil Menteri Keuangan. Juda Agung menyatakan kesetiaannya kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta komitmen menjalankan peraturan perundang-undangan dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika jabatan.
Usai pelantikan, Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan ucapan selamat kepada Juda Agung, diikuti para tamu undangan. Sejumlah pejabat negara tampak hadir, di antaranya pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita.
Dalam keterangannya kepada awak media, Juda Agung mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya koordinasi lintas kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjalankan program pemerintahan, diperlukan koordinasi yang erat antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan di sektor riil agar pelaksanaannya efektif,” ujar Juda Agung.
Terkait isu intervensi nilai tukar rupiah, Juda Agung menegaskan bahwa kebijakan tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia. “Selama itu kebijakan moneter, itu berada di wilayah Bank Indonesia,” katanya.
Juda Agung juga menyoroti pentingnya penguatan integritas pejabat dan tata kelola kelembagaan, serta menilai langkah-langkah yang telah dilakukan Menteri Keuangan dalam beberapa bulan terakhir sebagai upaya penguatan institusional yang tepat. Ia menegaskan, pengalaman lintas otoritas fiskal dan moneter diyakini akan memperkuat sinergi kebijakan ekonomi nasional ke depan.
