Byklik.com | Jakarta — Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah ke DPRD kembali memicu polemik. Pemerintah dan sejumlah partai pendukung Presiden Prabowo Subianto menilai langkah ini dapat menekan tingginya biaya politik. Namun, DPR menilai gagasan tersebut justru berisiko merusak demokrasi lokal.
Wacana Pilkada melalui DPRD kembali menguat setelah Presiden Prabowo Subianto menyuarakannya dan mendapat dukungan terbuka dari elite partai politik.
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebelumnya mengusulkan skema tersebut dalam perayaan HUT ke-61 Partai Golkar, disaksikan langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menanggapi hal itu, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Benny Kabur Harman menegaskan penolakannya. Menurutnya, menghapus Pilkada langsung bukan solusi atas mahalnya ongkos politik.
“Menurut saya, kembali ke Pilkada oleh DPRD itu bukan solusi,” ujar Benny, Senin (5/1/2026).
Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menilai Pilkada tidak langsung justru berpotensi melanggengkan persoalan lama, seperti politik uang, transaksi kekuasaan, serta lemahnya netralitas aparatur negara.
Benny menekankan, akar persoalan Pilkada terletak pada regulasi yang lemah. Karena itu, ia mendorong revisi Undang-Undang Pilkada agar norma hukum lebih tegas dan sanksi pelanggaran memiliki daya paksa. “Buat UU Pilkada yang lebih baik, jelas, dan tegas,” katanya.
Soal biaya politik, Benny berpandangan negara harus hadir dengan menanggung pembiayaan Pilkada. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh dijadikan alasan untuk mencabut hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung.
“Demokrasi bertujuan melahirkan pemimpin berkualitas dan menyejahterakan rakyat. Anggaran tidak boleh jadi alasan untuk mundur,” tegasnya.
Di akhir pernyataan, Benny mengajak publik tetap optimistis terhadap politik. “Jangan pernah putus asa berjuang untuk rakyat. Politik itu harus riang gembira,” pungkasnya.
