Berita Utama

Perkuat Komitmen Antikorupsi, Wali Kota Lhokseumawe Sambangi Kantor KPK RI

Bambang Iskandar Martin
×

Perkuat Komitmen Antikorupsi, Wali Kota Lhokseumawe Sambangi Kantor KPK RI

Sebarkan artikel ini
Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, SH, MH, melakukan kunjungan ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025. (Foto: Humas Pemko)

Byklik.com | Jakarta – Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar, SH, MH, melakukan kunjungan kerja ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Selasa, 6 Mei 2026.

Kunjungan tersebut dalam rangka memperkuat koordinasi dan supervisi terkait upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Lhokseumawe turut menandatangani komitmen bersama pemberantasan korupsi yang difasilitasi oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi KPK, sebagai bagian dari upaya nasional dalam memperkuat integritas pemerintahan daerah dan meningkatkan efektivitas sistem pengawasan internal.

Baca Juga  Wali Kota Lhokseumawe Tinjau Kondisi Sampah dan Infrastruktur

“Kami berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas, serta terus bersinergi dengan KPK dalam mencegah praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip tata kelola yang baik,” ujar Sayuti Abubakar.

Koordinasi ini mencakup pemetaan area rawan korupsi, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hingga digitalisasi layanan publik dan pengadaan barang/jasa. KPK mengapresiasi langkah proaktif Pemerintah Kota Lhokseumawe yang menunjukkan keseriusan dalam reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.

Baca Juga  Cegah Premanisme, Polres Lhokseumawe Bentuk Tim Antipremanisme

Dengan penandatanganan komitmen ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe menegaskan dukungannya terhadap agenda nasional pemberantasan korupsi, serta menempatkan integritas dan transparansi sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK) yang menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun ekosistem antikorupsi yang kuat, sistemik, dan berkelanjutan.

Example 120x600