Byklik.com | Jakarta – Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Yayasan Islamic Relief Indonesia (YRII) menjalin kerja sama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kantor Pusat YRII, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa, 22 Juli 2025.
Dalam MoU yang ditandatangani oleh Wali Kota Lhokseumawe, Dr. Sayuti Abubakar dan CEO YRII, Nanang Subana Dirja, meliputi pembangunan rumah layak huni, pemberdayaan ekonomi produktif, santunan anak yatim, distribusi hewan kurban, hingga edukasi dan penanganan HIV bagi remaja.
Salah satu program utama yang segera direalisasikan adalah pembangunan 50 unit rumah tipe 36 untuk warga kurang mampu yang dijadwalkan dimulai pada Agustus 2025, dengan nilai Rp95 juta per unit, termasuk perlengkapan dasar.
Seluruh pembiayaan ditanggung oleh Islamic Relief, sementara Pemko Lhokseumawe melalui Baitul Mal Kota Lhokseumawe turut berkontribusi sebesar Rp25 juta untuk setiap rumah.
Wali Kota Lhokseumawe menyambut baik kemitraan ini dan menyebutnya sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat.
“Ini bagian dari ikhtiar bersama untuk menghadirkan solusi konkret bagi warga yang selama ini hidup dalam keterbatasan. Kami sangat menghargai dukungan dan kepercayaan dari Islamic Relief,” ujar Sayuti Abubakar.
Ia juga menegaskan bahwa proses distribusi bantuan dilakukan secara transparan, tanpa pungutan dalam bentuk apa pun.
“Kalau ada yang mengatasnamakan pemerintah atau Baitul Mal lalu meminta biaya, mohon dilaporkan. Kami ingin program ini bersih dan tepat sasaran,” tegasnya.
Ketua Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Dr. Damanhur Abbas turut menyampaikan apresiasi atas kerja sama ini.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak Islamic Relief yang telah ikut berkontribusi dalam mensejahterakan warga Kota Lhokseumawe. Semoga ke depan lebih banyak funding, baik dari UK maupun Australia, untuk kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe,” ujar Damanhur.
CEO Islamic Relief Indonesia, Nanang Subana Dirja, dijadwalkan mengunjungi Lhokseumawe pada awal Agustus 2025 guna meninjau langsung lokasi pembangunan dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kota Lhokseumawe.
