Nasional

Pemerintah Siap Menahan Mafia Tanah Pasca Bencana

Avatar
×

Pemerintah Siap Menahan Mafia Tanah Pasca Bencana

Sebarkan artikel ini

ByKlik.com | Jakarta — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mengungkapkan adanya 65 ribu hektare sawah yang tertutup lumpur, sehingga berisiko dikategorikan sebagai tanah musnah. Kondisi itu membuka peluang bagi oknum mafia tanah untuk melakukan klaim ilegal.

“Jika sawah itu musnah, pasti ada oknum-oknum mafia tanah yang mencoba mengambil kesempatan. Batas lahannya hilang, dan itu sangat rawan,” tegas Nusron, Senin (8/12/2025).

Ia menegaskan bahwa lahan yang telah memiliki sertifikat masih aman karena data batasnya tersimpan dalam sistem spasial ATR/BPN. Namun, lahan yang belum terdaftar membutuhkan penanganan ekstra. “Yang sudah bersertifikat aman. Yang belum terdaftar ini yang bisa jadi masalah dan harus kami kawal secara serius,” ujarnya.

Baca Juga  Lima Batalyon TNI Mulai Beroperasi di Aceh, Ini Sebarannya

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk melindungi seluruh lahan pertanian warga di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dari ancaman mafia tanah pascabencana besar yang menghancurkan ribuan hektare sawah.

Sejalan dengan itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian bergerak mempercepat pemulihan 40 ribu hektare sawah yang terdampak banjir dan longsor. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan seluruh proses rekonstruksi—mulai dari perbaikan lahan, penyediaan benih, pupuk, hingga alat mesin pertanian—akan dilakukan menyeluruh dan tanpa membebani petani.

Baca Juga  Presiden Prabowo Lantik Empat Panglima Baru di Jajaran TNI

Saat meninjau kerusakan 82 hektare sawah di Tapanuli Tengah, Mentan menegaskan bahwa pemerintah mengambil alih penuh proses perbaikan hingga lahan dapat kembali ditanami dan diserahkan kepada pemiliknya. “Tidak ada biaya untuk petani. Pemerintah memastikan semua berjalan cepat dan tuntas,” tegasnya.

Ia juga meminta pemerintah daerah mempercepat penyusunan administrasi batas bidang agar rekonstruksi fisik dapat segera dimulai. Dengan langkah terpadu lintas kementerian ini, pemerintah memastikan lahan pertanian warga di daerah terdampak bukan hanya dipulihkan, tetapi juga dilindungi sepenuhnya dari ancaman pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan di tengah bencana.

Example 120x600