Byklik.com | Kuala Simpang – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses rekonstruksi pascabencana di Aceh dengan menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur dasar, penyediaan perumahan, serta pemulihan layanan publik bagi masyarakat terdampak.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih, Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, serta Bupati Aceh Tamiang beserta jajarannya, Kamis, 1 Januari 2026.
Nusron menyatakan, setelah fase tanggap darurat berakhir, pemerintah langsung menggeser fokus pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai prioritas utama. Infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan dinilai memiliki peran strategis dalam mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
“Karena itu, percepatan pekerjaan konstruksi terus didorong, termasuk dengan pengerahan alat berat secara lebih cepat di titik-titik yang paling prioritas,” ujar Nusron.
Selain infrastruktur transportasi, pembangunan perumahan menjadi perhatian serius pemerintah. Nusron juga mengapresiasi peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dinilai memberikan kontribusi signifikan dalam penanganan pascabencana, khususnya dalam membantu pemulihan perumahan dan fasilitas umum.
Nusron menekankan pentingnya pemulihan sektor sumber daya air. Ketersediaan air bersih dipandang sangat krusial bagi masyarakat, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun sebagai upaya pencegahan penyakit pascabencana. Oleh sebab itu, penyediaan air bersih ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama penanganan di Aceh.
Pemerintah juga memastikan percepatan pemulihan fasilitas umum lainnya, seperti sarana pendidikan, layanan kesehatan, dan rumah ibadah. Sinergi lintas kementerian dan lembaga diharapkan terus diperkuat agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan di Kota Kuala Simpang, kondisi wilayah terdampak dinilai telah menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Ke depan, pemerintah akan mengarahkan sumber daya untuk program relokasi dan pembangunan hunian baru dengan menerapkan prinsip build back better, yakni membangun kembali secara lebih aman dan berkualitas guna meminimalkan risiko bencana di masa depan.
Dalam kesempatan tersebut Presiden menegaskan bahwa pembangunan hunian harus terintegrasi dengan tata ruang serta fasilitas umum lainnya. Untuk itu, pemerintah akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) guna membentuk badan atau satuan tugas khusus rehabilitasi dan rekonstruksi agar perencanaan lintas sektor dapat berjalan terpadu, termasuk dalam penyediaan air bersih.
Sementara itu, Bupati Aceh Tamiang melaporkan bahwa kerusakan infrastruktur kelistrikan dan air bersih masih tergolong parah. Hingga kini, baru dua kecamatan yang kembali teraliri listrik. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dijadwalkan membantu pembangunan infrastruktur di tiga kecamatan lainnya.
Di sektor perumahan, berdasarkan data yang dihimpun dari para kepala desa, tercatat sebanyak 37.088 unit rumah rusak dan hilang, serta 4.839 unit mengalami kerusakan berat. Pemerintah daerah mengajukan kebutuhan pembangunan sekitar 42.777 unit rumah hunian tetap (huntap). Sebagian bantuan telah disalurkan, termasuk 600 unit rumah dari pemerintah pusat, dengan rencana penambahan pada tahap berikutnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengajukan permohonan bantuan pangan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.***
