ByKlik.com | Jakarta — Pemerintah mempercepat pembentukan ekosistem hidrogen nasional agar selaras dengan Strategi Hidrogen Nasional dan Rencana Hidrogen dan Amonia Nasional (RHAN), sekaligus mendukung agenda Program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan pengembangan hidrogen tidak hanya berfungsi sebagai instrumen dekarbonisasi, tetapi juga menjadi pilar penting transformasi ekonomi dan industrialisasi jangka panjang Indonesia.
Menurutnya, hidrogen akan berperan strategis bagi sektor industri, transportasi, pembangkit listrik, serta industri berorientasi ekspor. Ekosistem ini dinilai mampu memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendorong industrialisasi rendah karbon yang lebih kompetitif di pasar global.
“Pada tahun 2026 ini, yang menjadi KPI saya, hidrogen hijau harus tersedia di pasar hampir 200 ton per tahun. Kita harus mencapainya dan ingin menciptakan lebih banyak lagi,” ujar Eniya dalam gelaran 4th Indonesia-Japan Hydrogen Ammonia Development Acceleration Forum di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
Pemerintah telah menyiapkan implementasi pengembangan ekosistem hidrogen secara bertahap guna memastikan kesiapan regulasi, infrastruktur, permintaan pasar, serta kapasitas industri dalam negeri. Skema tersebut juga dirancang fleksibel melalui evaluasi kebijakan berkala.
Tahapan pengembangan dibagi menjadi tiga fase, yakni Fase Inisiasi (2025–2034), Fase Pengembangan dan Integrasi (2035–2045), serta Fase Akselerasi dan Keberlanjutan (2045–2060).
Dalam upaya percepatan, Indonesia juga memperkuat kolaborasi strategis dengan Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Kerja sama ini menggabungkan keunggulan teknologi dan pengalaman pengembangan proyek Jepang dengan potensi energi terbarukan serta pasar domestik Indonesia yang besar.
Senior Representative JICA Indonesia, Akira Sato, menilai arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan fokus kuat pada kemandirian energi dan pangan, tanpa mengabaikan stabilitas makroekonomi serta pertumbuhan inklusif.
“Arah kebijakan sudah jelas, melindungi ketahanan, merangsang investasi, dan menerjemahkan momentum tersebut menjadi pembangunan yang inklusif,” kata Sato.
Kementerian ESDM sendiri telah merumuskan RHAN sebagai panduan utama menuju komersialisasi hidrogen dan amonia nasional. Di sisi lain, JICA menegaskan komitmennya untuk terus mendukung transisi energi Indonesia, termasuk melalui penyusunan Indonesia-Japan Collaboration Roadmap for Accelerating Hydrogen-Ammonia Society (HASI) yang melengkapi RHAN dan menjadi panduan kolaborasi praktis kedua negara.
Kerja sama ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan infrastruktur hidrogen yang layak secara finansial melalui penguatan pembiayaan publik dan skema mitigasi risiko tahap awal.
