Byklik.com | Jakarta – Pemerintah Indonesia merespons pernyataan Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (Office of the High Commissioner for Human Rights/ OHCHR) terkait perkembangan aksi unjuk rasa di Tanah Air.
Dalam keterangannya, pemerintah menegaskan komitmen untuk melindungi hak asasi setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional. Kebebasan berekspresi, berpendapat, serta berkumpul secara damai disebut sebagai hak dasar yang diakui baik secara nasional maupun global.
“Setiap aspirasi publik merupakan bagian dari kehidupan berdemokrasi. Negara berkewajiban memastikan hak tersebut dapat disalurkan secara damai,” demikian pernyataan resmi pemerintah dikutip dari laman Kemenlu RI, Kamis, 4 September 2025.
Meski begitu, pemerintah menyayangkan terjadinya korban jiwa serta kerusakan fasilitas publik, vandalisme, pembakaran, dan penjarahan yang menyertai aksi demonstrasi. Rasa duka disampaikan kepada keluarga korban, sementara bantuan akan terus diberikan bagi masyarakat terdampak.
Terkait penanganan di lapangan, aparat penegak hukum disebut menjalankan tugas berdasarkan prinsip dan standar HAM, dengan langkah proporsional untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi warga sipil. Presiden RI juga menegaskan, aparat yang terbukti bersalah akan diproses sesuai hukum.
“Setiap dugaan pelanggaran akan ditangani melalui mekanisme hukum yang transparan dan akuntabel. Kapolri diperintahkan melakukan pemeriksaan internal secara cepat, terbuka, dan dapat dipantau publik,” tambah pernyataan tersebut.
Sebagai bentuk akuntabilitas, pemerintah membuka mekanisme pengaduan publik serta membentuk tim pemantau khusus. Media juga dijamin kebebasannya dalam melakukan peliputan guna memastikan transparansi dan pengawasan independen.
Pemerintah menegaskan akan terus mendorong dialog terbuka dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional.
Komitmen ini, kata pemerintah, mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil, ketertiban umum, dan harmoni sosial, tanpa mengabaikan demokrasi, penegakan hukum, dan penghormatan terhadap HAM.
