Byklik.com | Banda Aceh – Koalisi Inklusi dan Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDIS) Aceh Peduli Bencana mendesak pemerintah memastikan respons bencana yang inklusif bagi penyandang disabilitas di 18 kabupaten/kota terdampak banjir di Aceh. Dalam situasi darurat seperti ini, kelompok disabilitas disebut menjadi pihak yang paling rentan dan kerap terabaikan dalam proses penanggulangan bencana.
Banyak penyandang disabilitas kehilangan alat bantu, terisolasi tanpa dukungan, serta mengalami hambatan dalam mengakses layanan darurat, sanitasi, dan informasi selama proses evakuasi.
“Realitas saat ini, penyandang disabilitas masih belum masuk prioritas respons. Bahkan, kami tidak memiliki data yang jelas mengenai lokasi dan kebutuhan mendasar teman-teman disabilitas,” ujar Bayu Satria, Founder YouthID Foundation sekaligus anggota Koalisi Inklusi dan OPDIS Aceh, Rabu, 2 Desember 2025.
Koalisi menekankan bahwa perlindungan penyandang disabilitas dalam situasi bencana telah diatur secara tegas dalam Pasal 58–63 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Aturan tersebut memuat ketentuan prabencana, evakuasi inklusif, pengungsian aksesibel, informasi darurat yang dapat diakses, penyediaan alat bantu, pendampingan, hingga prioritas penanganan selama dan setelah bencana. Namun, implementasi di lapangan dinilai masih jauh dari memadai. Fasilitas pengungsian belum inklusif, pendataan tidak terpilah, serta bantuan spesifik disabilitas sangat terbatas.
“Regulasi kita sudah baik. Yang belum maksimal adalah penerapannya dalam setiap tahap respons bencana,” kata Bayu.
Koalisi juga menggalang donasi dan mendata penyandang disabilitas terdampak banjir sejak 30 November hingga 2 Desember 2025. Total dana yang berhasil dihimpun mencapai Rp48,3 juta, dan penggalangan masih dibuka. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan mendesak, termasuk alat bantu, kebutuhan harian, obat rutin, serta dukungan lain selama masa darurat.
Anggota koalisi lainnya, Erlina Marlinda, menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pendataan independen dan terbuka terhadap penyandang disabilitas terdampak, yang dapat diakses melalui Instagram @youthid__.
“Pendataan ini kami lakukan agar bantuan yang terkumpul tersalurkan tepat sasaran, khususnya bagi penyandang disabilitas yang paling membutuhkan,” ujar Erlina.
Meski telah bergerak cepat dalam memberikan dukungan, Koalisi Inklusi & OPDIS Aceh menegaskan perlunya kehadiran negara secara konkret untuk memastikan perlindungan bagi seluruh warga, terutama kelompok rentan. Koalisi juga mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan banjir Aceh sebagai bencana nasional agar mobilisasi sumber daya, koordinasi lintas kementerian, dan pemenuhan kebutuhan darurat dapat dipercepat.
Koalisi meminta pemerintah menyediakan pengungsian yang aman, aksesibel, dan inklusif, termasuk jalur evakuasi untuk semua ragam disabilitas; memperbarui data terpilah penyandang disabilitas sebagai dasar asesmen; menyiapkan informasi darurat yang dapat diakses dalam beragam format; serta memastikan distribusi bantuan spesifik seperti alat bantu, kebutuhan harian, obat rutin, dan layanan pendampingan.
“Pemerintah perlu melibatkan penyandang disabilitas dan organisasi disabilitas dalam asesmen, perencanaan, serta pengambilan keputusan terkait penanganan darurat dan pemulihan,” ujar Erlina.[]
