Byklik.com | Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendesak pemerintah memberikan perlindungan maksimal dan mempercepat pemulangan lebih dari 58 ribu jemaah umrah Indonesia yang tertahan akibat eskalasi konflik Iran versus AS–Israel.
Selly menegaskan, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keselamatan, kepastian layanan, dan kepastian kepulangan warga negara di luar negeri.
“Prinsip perlindungan negara terhadap warga negara di luar negeri merupakan mandat konstitusi yang tidak boleh dikompromikan oleh situasi apa pun,” tegas politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2026.
Gangguan penerbangan internasional akibat konflik regional menyebabkan ribuan jemaah belum dapat kembali sesuai jadwal. Kondisi tersebut dinilai menempatkan mereka dalam posisi rentan, baik dari aspek keamanan maupun kepastian perjalanan.
Selly mengapresiasi langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh yang telah mengeluarkan imbauan resmi dan memantau situasi secara intensif. Namun, ia menegaskan langkah administratif harus diikuti skema pemulangan yang jelas dan terukur.
“Kehadiran negara tidak boleh berhenti pada imbauan administratif. Harus ada skema pemulangan yang memiliki kepastian waktu. Jamaah tidak boleh dibiarkan dalam ketidakpastian akibat dinamika global,” ujarnya.
Ia juga mendorong evaluasi menyeluruh sistem mitigasi krisis penyelenggaraan umrah, termasuk penguatan protokol darurat, akuntabilitas penyelenggara perjalanan, serta koordinasi lintas kementerian dan perwakilan RI di luar negeri.
“Keselamatan warga negara adalah hukum tertinggi. Negara wajib memastikan setiap jamaah dapat kembali ke tanah air dengan aman dan bermartabat,” pungkasnya.
