Byklik.com | Banda Aceh – Daya kritis mahasiswa harusnya murni untuk menjadi pendorong perubahan dan bukannya menjadi kendaraan politik pihak tertentu yang bekerja demi kekuasaan. Untuk itu, aktivis mahasiswa harus menyampaikan pernyataan berdasarkan data dan fakta, bukan sekadar mengeluarkan sikap sesuai pesanan.
Penegasan itu disampaikan Juru Bicara Muda Seudang Aceh Utara, Zulfadli, menanggapi pernyataan pihak yang mengaku sebagai aktivis mahasiswa di Banda Aceh. Zulfadli menilai, ada pernyataan yang tendensius, asal bicara, dan patut diduga ditunggangi pihak tertentu ketika ada pernyataan berlebihan dan tidak sesuai fakta.
“Kritik mahasiswa harus tetap berada dalam koridor intelektual dan berbasis riset. Menilai seorang pejabat publik gagal memahami tugas pokok dan fungsi bukanlah pernyataan ringan. Itu tuduhan serius yang seharusnya didukung oleh data, indikator kinerja, serta rujukan kebijakan jelas,” ujar Zulfadli di Lhokseumawe, Selasa, 31 Maret 2026.
Menurutnya, kritik yang hanya dibangun dari persepsi situasional—misalnya dengan melihat kondisi bencana lalu menyimpulkan keseluruhan kebijakan birokrasi keliru—tidak mencerminkan kritik akademik yang seharusnya menjadi ciri khas gerakan mahasiswa.
Ia menjelaskan, mengaitkan pergantian kepala dinas dengan ketidakpekaan terhadap bencana merupakan narasi yang cenderung populis, tapi problematis. Dalam praktik pemerintahan, penanganan bencana dan penataan birokrasi bisa berjalan secara bersamaan.
“Dalam situasi krisis, pemerintah justru membutuhkan tim yang solid dan responsif. Rotasi pejabat bisa menjadi bagian dari solusi, bukan serta-merta adanya masalah,” katanya.
Zulfadli juga mengingatkan bahwa kritik tanpa dasar ilmiah berpotensi membuka ruang bagi kepentingan politik.
“Mahasiswa harus berhati-hati agar tidak terjebak menjadi alat legitimasi kepentingan tertentu. Tanpa data, kritik bisa kehilangan legitimasi dan berubah menjadi agitasi,” tegasnya.
Ia menambahkan, gerakan mahasiswa selama ini dikenal kuat bukan karena kerasnya suara, melainkan karena kekuatan argumen dan basis intelektualnya. “Tanpa itu, gerakan mahasiswa tidak mendapatkan legitimasi dan dukungan rakyat,” katanya.
Selain itu, menurutnya, menyeret posisi Sekda dalam framing politik praktis tanpa bukti yang jelas menunjukkan kekeliruan dalam memahami struktur pemerintahan.
“Sekda itu motor administratif, bukan aktor politik elektoral. Menuduh ketidaknetralan tanpa dasar yang kuat sama saja membangun opini di atas asumsi,” jelasnya.
Zulfadli menegaskan bahwa mahasiswa tetap memiliki peran penting sebagai kontrol sosial, namun harus dijalankan secara bertanggung jawab. “Mahasiswa tidak dituntut untuk diam, tetapi dituntut untuk benar. Kritik harus lahir dari riset yang mendalam, analisis yang jernih, dan keberanian yang bertanggung jawab,” tambah Zulfadli.
Ia juga menyoroti kondisi masyarakat yang tengah menghadapi dampak bencana, sehingga menurutnya publik membutuhkan kritik yang solutif, bukan sekadar gaduh. “Di tengah situasi seperti ini, masyarakat butuh kejelasan dan solusi. Jika mahasiswa ingin tetap relevan, maka kritik harus berbasis data, bukan sekadar suara keras tanpa arah,” pungkasnya.[]
