ByKlik.com | Meulaboh — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak lagi memiliki toleransi terhadap keterlambatan komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi digital yang rawan disusupi disinformasi.
Pernyataan itu disampaikan Meutya dalam Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 di Jakarta Pusat, Rabu, 4 Februari 2026, di hadapan para Kepala Biro Humas kementerian dan lembaga, BUMN, BUMD, serta perwakilan pemerintah daerah.
Menurutnya, kecepatan dan ketepatan kini menjadi dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam komunikasi pemerintah. Keterlambatan menyampaikan narasi resmi akan membuka ruang bagi informasi keliru berkembang lebih dulu di masyarakat.
“Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi,” tegas Meutya.
Ia menilai tantangan komunikasi publik pemerintah semakin berat akibat kompetisi konten yang masif di media sosial. Dalam kondisi tersebut, keberhasilan humas pemerintah tidak lagi diukur dari kualitas redaksi semata, melainkan dari efektivitas pesan menjangkau dan dipahami publik.
“Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga kegagalan,” ujarnya.
Meutya menekankan bahwa fungsi kehumasan kini menjadi bagian strategis dari kepemimpinan negara, bukan sekadar unit pendukung. Reputasi pemerintah serta keberhasilan program nasional sangat dipengaruhi oleh konsistensi pesan yang disampaikan di ruang publik.
Karena itu, ia mendorong penguatan sinergi antarlembaga dalam menghadapi disinformasi yang dinilainya bekerja secara terorganisir dan berjejaring. Respons yang terfragmentasi dinilai tidak lagi memadai di era digital.
“Kalau disinformasi bekerja secara kolektif, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi,” kata Meutya.
Selain koordinasi, ia menyoroti pentingnya kesiapan data sebagai fondasi komunikasi yang cepat dan akurat. Konsolidasi data internal disebut sebagai prasyarat utama agar humas mampu merespons isu strategis tanpa jeda panjang.
“Tanpa bank data yang siap, kecepatan tidak mungkin tercapai. Kita tidak bisa menunggu kumpulkan data saat isu sudah berkembang,” ujarnya.
Menutup arahannya, Meutya mengajak seluruh jajaran humas pemerintah menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menyampaikan kebijakan negara dengan satu arah pesan meski melalui gaya komunikasi yang beragam.
“Peran humas hari ini sangat strategis dan tidak ringan, namun harus kita hadapi bersama,” pungkasnya.
